» » » » Kasus Prosedur Pemeriksaan Pajak : Pembahasan SPHP tanpa adanya undangan. Bolehkah?

Kasus Prosedur Pemeriksaan Pajak : Pembahasan SPHP tanpa adanya undangan. Bolehkah?




Kasus Prosedur Pemeriksaan Pajak : Pembahasan SPHP tanpa adanya undangan. Bolehkah?
Pengalaman sebagai pemeriksa pajak menggugah penulis untuk mengangkat tema ini. Dalam berbagai diskusi di kantor (dahulu) sering terdapat beda pandangan dalam melihat prosedur pemeriksaan yang diatur di dalam 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Dalam prakteknya, dengan berbagai macam kondisi wajib pajak, seperti misalnya kendala jarak atau kendala lainnya seperti “mepetnya” waktu pemeriksaan mengakibatkan ada beberapa prosedur yang “bisa” dilewati. Atau misalnya apakah undangan pembahasan boleh ditandatangani supervisor? mengingat kadangkala ketika wajib pajak datang dan bawa tanggapan, wp terkadang “memaksa” untuk langsung dilakukan pembahasan dan minta seluruh tim dan kepala kantor tanda tangan, dan kondisi ketika itu kepala kantor sedang tidak ada dan tidak ada Pjs karena hanya tidak ditempat saja. Lalu.
Kembali ke masalah, apakah undangan pembahasan akhir harus dibuat ?
Katakanlah tiba-tiba wajib pajak datang tanpa diundang, dan langsung meminta pembahasan akhir saat itu juga dengan alasan lokasi kantor yang jauh dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
Di beberapa Kanwil DJP yang pernah penulis temukan, ada beberapa wajib pajak memenangkan keberatannya dengan alasan prosedur tidak dilakukan yaitu undangan pembahasan, sehingga proses SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) harus diulang lagi. Lalu bagimana jika tujuan pemeriksaannya adalah SPT PPh atau PPN Lebih Bayar yang “katakanlah” sudah jatuh tempo? Apakah mengembalikannya ke proses atau prosedur SPHP akan menjadikan konflik baru ?
Kalau kita lihat di dalam pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP berbunyi :
“...membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  • penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  • pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 
Penjelasannya menyatakan :
“Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan”.
Wewenang atributif dan prerogatif Dirjen Pajak
Pengertian kekhilafan secara implisit disebutkan dalam Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) UU KUP, yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak gagal dalam menjalankan kewajiban administrasinya secara self-assesment akibat ketidakpahaman atau ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Wewenang Pasal 36 ayat (1) UU KUP pada hakikatnya adalah wewenang untuk memberikan atau memulihkan rasa keadilan Wajib Pajak yang karena suatu sebab menjadi terganggu. Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, wewenang yang diberikan adalah wewenang untuk menilai apakah dari sisi moral Wajib Pajak dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, sehingga pada hakikatnya merupakan kewenangan seorang hakim (sumber : https://rusdiyanis.wordpress.com/).
Sesuai pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP, salah satu yang bisa membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) adalah pemeriksaan yang dilalakukan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, lalu timbul perdebatan atau pertanyaan baru lagi, apakah sah pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanpa dilakukan undangan pembahasan ?
Selain merupakan prosedur yang harus dilakukan, 'undangan pembahasan' merupakan salah satu bukti bahwa tahapan pembahasan pemeriksaan dengan wp (wajib pajak) telah dilaksanakan walaupun WP sudah datang dan sudah menandatangani Risalah Pembahasan, Ikhtisar, dan Berita Acaranya dengan tanpa diundang karena memberikan hak hadir bagi wajib pajak dalam proses pembahasan mutlak diakukan dan merupakan sarana telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Sesuai pasal 43 PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, disebutkan bhawa : 
  • Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada .
  • Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
  • Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
    • diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau
    • berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
  • Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili. 
Jadi sebenarnya keberadaan undangan itu menjadi bukti bahwa pemeriksa telah memberikan hak hadir kepada wajib pajak sebagaimana diatur di dalam PMK 17/PMK.03/2013 dan juga “menurut penulis” menjadi bukti sah atau tidaknya atau dengan kata lain telah dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau tidak.
Ini diperjelas lagi dengan Pasal 24 ayat (6) PMK-8/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanki Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak yang menyatakan sbb :
“Apabila pada saat Direktur Jenderal Pajak meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi tetapi Wajib Pajak tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dianggap telah dilakukan”.


- portal berita pada portalku.net -




Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya