» » » Hakim MK Tuding Pengacara Palsukan Paraf

Hakim MK Tuding Pengacara Palsukan Paraf



Baru pertama kali dalam sejarah persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) diduga terdapat pemalsuan tanda tangan yang dibubuhkan kuasa hukum dari pemohon yang menggugat atau menguji Undang-Undang (UU). Pernyataan ini dilontarkan oleh anggota majelis hakim MK Maria Farida Indrati dalam persidangan.

Modus pemalsuan tanda tangan itu terjadi pada sidang kelima uji materiil UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan jawaban dari pihak terkait (Polri). “Saya hanya melihat pada permohonan ini bukan pendapat ahli tadi, tapi ada perbedaan yang sangat besar dari kuasa hukum yaitu tanda tangan kuasa hukum. Saya melihat indikasi ini ditanda-tangani oleh satu orang karena ini berbeda sekali dengan permohonan yang awal,” kata Maria Farida di ruang sidang Gedung MK, Kamis (1/10/2015).

Untuk diketahui permohonan uji materiil ini dimohonkan oleh Alissa Q Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch (MCM) diwakili oleh Lutfi J Kurniawan. Lalu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Alvon Kurnia Palma dan selaku Ketua Badan PP Pemuda Muhammadiyah diwakili oleh Dahnil Anzhar. Mereka menggugat konstitusionalitas tugas Polri dalam pemberian SIM dan penyelenggaraan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor. Menanggapi pernyataan Hakim MK Maria Farida, Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat mengatakan jika terbukti pemohon bermain-main dalam persidangan ini maka merupakan tindakan yang tidak wajar dan melecehkan kewibawaan Mahkamah. “Ini sangat bahaya padahal institusi peradilan yang sangat mulia dan pemohon diduga memalsukan tanda tangan. Jadi harus sangat berhati-hati betul dan jangan sampai dalam forum yang mulia terjadi hal-hal yang tidak senonoh,” tegas Arief. Ia meminta para pemohon memberikan semua KTP kuasa hukum dari pemohon yang berjumlah sebanyak 18 orang. Menurut Arief, jika kasus pemalsuan ini terbukti maka hal ini adalah tindak pidana.

Karena kasus ini bukan delik aduan, ia mempersilahkan Polri langsung menangani hal ini. “Saya minta KTP-nya para kuasa hukum supaya diserahkan ke paniteraan dan di cek. Ini akan berakibat bahwa kalau ini palsu maka permohonan ini gugur,” kata Arief. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Erwin Natosmal Oemar mengatakan, perbaikan permohonan tersebut dilakukan secara terburu-buru. Kendati demikian ia bukan bermaksud mengabaikan hal-hal detail seperti tanda tangan tersebut. “Kami bukan bermaksud mengabaikan hal-hal detail ini. Terbukti dari pemberitahuan pergantian kuasa hukum maupun yang tidak kami tanda tangan. Dari awal kami proses, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan (tanda tangan yang dipersoalkan MK),” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya