» » » Perlakukan Perpajakan Bagi Istri

Perlakukan Perpajakan Bagi Istri


Wanita yang telah menikah (istri) dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami atau dapat menggunakan NPWP sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini tergantung pada pilihan istri.

Dalam hal isteri berkehendak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tidak terpisah dari suami, istri harus menggunakan NPWP suaminya.
Sebaliknya, dalam hal istri berkehendak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, maka isteri harus menggunakan NPWP sendiri.

A.    Istri berkehendak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara tidak terpisah dengan suami

Jika isteri telah memiliki NPWP Istri harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP, tentunya dengan konsekuensinya :
 
  1. bahwa seluruh penghasilan atau kerugian istri pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak, serta kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya;
  2. untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP suami;
  3. kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh termasuk hak dan kewajiban perpajakan lainnya ada pada pihak suami.
B.    Istri berkehendak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami
 
Adapun hal-hal yang mesti harus dipenuhi adalah :
a.    istri dan suaminya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
b.    istri memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri si istri harus mengajukan permohonan pendaftaran NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya. Dengan dilengkapi dokumen sbb :
  1. fotokopi Kartu NPWP suami;
  2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Jika si istri telah memiliki NPWP maka si isteri harus menyampaikan Surat Pernyataan “Wanita Kawin Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah Dengan Suami”, tentu dengan konsekuensi sbb :
  1. penghitungan PPh yang terutang bagi isteri dan suaminya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan netto istri dan suaminya, dan masing-masing memikul beban PPh sebanding dengan besarnya penghasilan neto masing-masing;
  2. untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh. wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri;
  3. kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh termasuk hak dan kewajiban perpajakan lainnya dilakukan sendiri oleh isteri.
C.    Istri yang telah hidup berpisah dari suaminya berdasarkan putusan hakim
 
Adapun perlakuan perpajakan bagi wanita yang telah hidup berpisah dari suaminya berdasarkan putusan hakim adalah Dalam hal telah hidup berpisah dari suaminya, seorang wanita dikenakan kewajiban PPh secara tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila berdasarkan putusan hakim tersebut anak menjadi tanggungan ibunya, maka tambahan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) dan penghasilan anak masuk dalam penghitungan pajak wanita tersebut.


D.    Contoh Perhitungan PPh bagi Istri

Contoh 1 ... lanjutkan baca


- portal berita pada portalku.net -
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya