POPULAR POST

Showing posts with label Bisnis. Show all posts
Showing posts with label Bisnis. Show all posts

Kasus Transfer Pricing : Biaya Royalty dikoreksi habis, bisakah ?


Sebagaimana kita ketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan banyak aturan mengenai masalah Transfer Pricing. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya PER-32/PJ./2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan banyak aturan mengenai masalah Transfer Pricing. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya PER-32/PJ./2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Di dalam pasal 11 aturan tsb ditetapkan bahwa terdapat 5 metode yang dapat digunakan yaitu :
  1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP); 
  2. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM); 
  3. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method); 
  4. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); 
  5. atau Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM). 
Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropiate Method). Pada dasarnya kelima metode tsb berpijak pada analisa kesebandingan.

Namun khusus untuk yang menyangkut tarif royalti terdapat penekanan terletak pada :
  1. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; 
  2. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; 
  3. dan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi. 
Bagi masyarakat umum keberadaan manfaat terletak pada atau bisa terlihat pada harga premium produk yang dapat dijual, pangsa pasar yang lebih tinggi, penghematan biaya, kurva pembelajaran yang lebih singkat, atau nama merek yang kuat. Jika kita melihat pada definisi royalti yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), royalty mengacu pada iimbalan atas penggunaan atau hak menggunakan berbagai Hak Kekayaan Intelektual maupun pengetahuan, peralatan/perlengkapan industrial, film, dan sebagainya. Jadi, kata kuncinya adalah imbalan.

Jadi menurut penulis pembayaran royalti tersebut sangat terkait dengan pengembalian investasi. Dengan melihat keterkaitan antara pembayaran royalty dan investasi, bahwa terdapat motif mencari laba dari pembayaran royalti tsb karena jangan lupa bahwa tujuan dari suatu usaha BISNIS adalah mencari laba (imbal hasil) atau meningkatkan kekayaan pemegang saham dari investasi yang telah dilakukan. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana mengetahui besaran kontribusi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual jika pembayaran royalti dilakukan terhadap laba yang ada.

Sebagaimana yang penulis ketahui, pada umumnya pemeriksaan pajak dilakukan secara post audit untuk 1 tahun buku, jika ada, bisa lebih dari 1 tahun buku artinya pelaksanaan audit dilakukan setelah laporan KEUANGAN ditutup untuk 1 tahun buku tetapi bisa lebih dari 1 tahun buku tetapi harus diingat bahwa UU KUP mengatur tentang daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak. Lalu bagimana bisa pemeriksa pajak melakukan uji manfaat dari royalty atau HKI tsb ? Kalau seandainya HKI baru didapat dan langsung dilakukan pemeriksaan ? Tentunya uji manfaat bisa dilakukan jika pemilik royalty telah menggunakan royalty dengan jangka waktu yang lama atau sudah bisa memberikan atau menunjukkan suatu kontribusi kepada perusahaan.

Sebagiamana kita ketahui, suatu investasi atau usaha pemasaran tidak secara otomatis manfaatnya dapat dinikmati atau terlihat pada tahun terjadinya pengeluaran, termasuk pembayaran royalti. Barangkali jangan juga dilupakan bahwa jangka waktu perjanjian royalti adalah untuk jangka panjang, dari pengalaman penulis, ada beberapa perjanjian yang tidak memiliki batas waktu. Maka, jika tarif royalti ditentukan di awal, misalnya 2,5 %, dan disebutkan bahwa berlaku sampai dengan 20 tahun tanpa adanya perubahan, hampir bisa dikatakan bahwa secara implisit, perjanjian royalti adalah untuk manfaat yang kemungkinan besar hanya dapat dianalisis untuk beberapa tahun pajak di mana selama periode tersebut dapat terjadi di mana laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan sejalan dengan perubahan ekonomi, siklus produk, kondisi internal perusahaan, kondisi vendor, supply chain, dan sebagainya.

Kembali ke permasalahan, dapatkah biaya Royalty dikoresi habis ? Menurut penulis, biaya royalty bisa saja dijadikan nol dan bisa juga tidak, tentu semua memiliki alasan. Ingin tahu lebih banyak, Anda bisa berkonsultasi dengan kami. (WS).

- Tulisan ini diambil sebagian dari Majalah Dwimingguan Indonesian Tax Review Volume IV/Edisi 14/2011 halaman 74 dan 75 karya Sukarnen Suwanto -


www.taxpro.co.id


http://www.taxpro.co.id/#!kasus-transfer-pricing--bisakah-biaya/c10nx


- portal berita pada portalku.net -
Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection I Tax Provision I Tax Appeal

Tax for Representative Office in Indonesia - A Brief





Indonesia, as a country with a population of over 200 million, is an attractive market for foreign companies to expand its business for trade, services or other industry demands.

Indonesia, as a country with a population of over 200 million, is an attractive market for foreign companies to expand its business for trade, services or other industry demands.

In order to improve and secure the domestic products, the Ministry of Trade issued a regulation Number 10/M-DAG/PER/3/2006, which stipulates that foreign companies cannot trade in goods in Indonesia except throught an investment and make a foreign investment company.

These foreign companies can only make Foreign Representatives in the form of Sales Agent (selling agent), and / or agent factory (Manufactures Agent) and / or the purchasing agent (buying agent.) in Indonesia. These representatives are prohibited from trading activities and sales transactions, either from the beginning up to completion such as submitting tenders, signing contracts or settling.

Representation of foreign trade enterprises may only :
  1. conduct activities to introduce, promote and develop the marketing of goods produced by a foreign company or combined foreign companies, as well as providing explanations or instructions for the use of or import regulations to industries / users; 
  2. perform market research and sales supervision in marketing goods from a foreign company or combined foreign companies; perform market research on goods needed by a foreign company or combined foreign companies also linking and providing indications about the conditions of exporting goods to companies in the country; 
  3. closing the contract for and on behalf of the foreign company in the country in order to export. 
How is the taxation of the representative office in Indonesia? Also, are these representative offices equall to permanent establishments (BUT)?

In accordance with Income Tax Law No. 36 of 2008 on the fourth amendment to No. 7 of 1983 on, in article 2, paragraph (5) stated that a permanent establishment is an establishment used by an individual who does not reside in Indonesia, an individual who has been present in Indonesia for not more than 183 (one hundred and eighty-three) days within any period of 12 (twelve) months, and an entity which is established out side Indonesia and is not domiciled in Indonesia conducting business or carrying out activities which may include:

a place of management; a branch; a representative office; an office; a factory; a workshop; a warehouse; a space for promotion and selling; a mine and a place of extraction of natural resources; an area of oil and gas mining; a fishery, animal husbandry, agriculture, plantation, or forestry; a construction, installation or assembly project; any kind of services provided by employees or any other persons, provided that the services were done in more than 60 (sixty) days within a period of 12 (twelve) months; an individual or entity acting as a dependent agent; an agent or employee of insurance company which is established outside Indonesia and is not domiciled in Indonesia, receiving insurance premium or insuring risk in Indonesia; and computer, electronic agent or automatic equipments owned, rented, or used by any electronic transaction provider to conduct business through internet.

In accordance with Tax Treaty (P3B), almost all treaties, mentioned in the article 5, : Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise; the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display; the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, or for the supply of information; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of preparatory or auxiliary character; the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned above, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. (Treaty with China) But, according to the Director General of Tax Decree Kep-667 / PJ / 2001 of Norm of Net Income for taxpayers who have foreign trade representatives in Indonesia, each trade representative office is taxed at 1% of the gross export value, and the net payment of income tax is 0.44% of the gross export value and are final (uncreditable) This is furthermore asserted through the Director General of Tax Circular Letter SE-02 / PJ / 2008, that the rate of 0.44% is for firms from countries that do not have a treaty in Indonesia, and to companies that have, the calculation adapted to the branch profit tax rate is as listed in the treaty.

The important question is, could foreign representative offices be taxed in Indonesia, while according to the treaty these activities does not constitute a Permanent Establishment? Is it possible that the Indonesian government does not heed any treaties and is still taxing the representative offices in Indonesia? If the Indonesian government continues to tax, are the tariffs on SE-02 / PJ / 2008 already appropriate? Given the details in calculating the rates on circular letter still uses the rate of 30%, while the corporate income tax rate is 28% in 2009 and 25% for years thereafter. There are several key points in the matter, if you are interested in marketing products in Indonesia through a Representative Office, consider discussing it with us at Taxpro.

http://www.taxpro.co.id

- portal berita pada portalku.net -

Pajak Demi Pembangunan Bangsa




Our company provides excellence services in Taxes and Business. Our staff includes professionals in accounting and taxation; a team of instructors that are experts from the Directorate General of Taxes and other professionals as well as lecturers.

Our services include:
1. Tax Administration
2. Business and Management
3. Tax Training Tax Administration
4. Tax Consultant
5. Transfer Pricing Consultant

Our professional staff of Taxpro will help fulfill your tax administration in accordance with the tax provisions, among others, include:

requests of Tax Identification Number (TIN) Central or Branch, Taxable Person Confirmation Letter, change of business address or location or domicile, Tax Exemption Letter, Centralized VAT. Individual & Corporate Income Tax Our company provides an overall tax consulting services for Individual / Corporate for calculating Monthly and Annual Corporate Income Tax, Personal Income Tax, Employee Income Tax, Value Added Tax / Sales Tax on Luxury Goods, and Withholding Tax; and other professional services such as Tax Planning, Taxable Person Confirmation Letter and Tax Audit. Tax Compliance Service Based on practice, many taxpayers bear the burden of high taxes resulting from high impositions of tax payable and severe tax penalties. This generally occurs due to unmanaged and improper tax administration and late in withholding tax, tax payment, tax reporting and financial policies.

Our company's services are ready to assist the fulfillment of tax compliance services in order to be managed properly and on time in accordance with the tax provisions.

Monthly Tax We also provide consulting specific tax issues for monthly reports, including:
• VAT
• Income Tax Art 4 (2)
• Income Tax Art 15
• Income Tax Art 21 & 26
• Income Tax Art 22
• Income Tax Art 23 & 26
• Income Tax Art 25

For these monthly returns, our professional services of Taxpro will help you prepare tax calculations from the data provided, including filing the monthly reports and their tax payments. 

Annual Tax
• Annual Income Tax Return for Personal Taxpayers (Form 1770)
• Annual Income Tax Return for Personal Taxpayers (Form 1770S)
• Annual Income Tax Return for Personal Taxpayers (Form 1770SS)
• Annual Corporate Income Tax Return (Form 1771 include 1721 A1) In terms of annual tax returns,

Taxpro will assist you to prepare the tax calculations from the data provided, including reporting annual tax return and their tax payments.

Tax Planning Services As tax consultants, we assist domestic/international tax planning in a legal way according to the current tax provisions/treaty. The goal is to streamline and minimize the tax burden of tax problems that may occur without having to evade and violate the tax laws.

Tax Review Service Our professionals are ready to review the tax compliance in all aspects of the transactions in terms of tax and identify potential tax risks arising from each transaction or business activity as well as calculate the tax payables of the identified results.

Tax Consultation Services We provide guidance to taxpayers faced by clients as well as the procedures of tax obligations in accordance with the government regulation. This can be done by direct meetings, telephone and email.

Tax Refund Service We assist companies in making tax refunds which are taxpayer rights in accordance with the tax laws and regulations that apply to achieve results in the form of Tax Overpayment Decision Letter.

Taxation Training Our program offers educational programs that are integrated and aimed at improving knowledge and skills of taxation for taxpayers, students, employees and the society. Training is given by combining tax theory and practice in the form of in-house training at the company / government and private institutions, as well as open to the public and other community. 

This tax training include: International Tax Transfer Pricing International Tax Planning Income Tax Training Value Added Tax Training General Provisions Taxation, Land and Building Tax and Stamp Duty Provisions and Tax Regulation Tax on Specified Industry Accounting Taxation Land and Building Tax / BPHTB E-SPT Advanced Problems in Taxation Exam Preparation for Tax Consultants.


www.taxpro.co.id


- portal berita pada portalku.net -

Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection I Tax Provision I Tax Appeal

Bisnis Online Dalam Perspektif Pajak












































Salah satu inovasi teknologi terbesar di dunia merupakan perkembangan industri online pada penggunaan internet yang dipergunakan untuk bertansaksi bisnis, baik yang dipergunakan oleh perusahaan maupun individu. Industri online adalah perdagangan barang dan jasa melalui bisnis online atau sistem e-commerce yang saat ini sedang berkembang dengan pesatnya di tanah air kita. Pengguna Internet di Indonesia yang meningkat dengan sangat cepat merupakan penyumbang terbesar bagi pengguna e-commerce. Bahkan Asosiasi E-Commerce Indonesia memperkirakan di masa-masa mendatang e-commerce akan menjadi penyumbang pajak terbesar dengan potensi pasar sekita Rp. 150 trillyun per tahun. 


www.taxpro.co.id
Bisnis online menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi untuk para pebisnis. Suatu perusahaan atau sesorang yang ingin mengembangkan usahanya atau menjual produknya ke luar negeri misalnya, tidak perlu mendirikan perusahaan di luar negeri, menyewa gedung perkantoran ataupun mengurus perizinan di luar negeri. Ia pun tidak harus memikirkan cara menyuplai barang tersebut ataupun memikirkan tentang pegawai, karena semua dapat ia lakukan melalui internet sehingga dapat menghemat banyak uang. Begitu menggiurkannya bisnis online ini, sehingga wajar apabila transaksi dan traffic online ini begitu cepat dan pemain di bisnis online ini semakin banyak. Namun bagi pemerintah, penerapan kebijakan untuk mengenakan pajak atas bisnis tersebut semakin rumit sehingga pemerintah harus mempunyai pendekatan yang berbeda dengan cara bisnis secara konvensional karena sistem yang digunakan untuk bertransaksi pun berbeda.

www.taxpro.co.id

Bisnis online yang melakukan transaksi dengan pihak dari luar negeri juga dapat menimbulkan permasalahan perpajakan berganda. Timbul pertanyaan mengenai Negara mana yang berhak untuk mengenakan pajak atas transaksi tersebut? Apakah lokasi penentuan yurisdiksinya berdasarkan tempat penjual dan pembeli menetap atau berdasarkan lokasi server? Apabila berdasarkan lokasi server, apakah usaha untuk menentukan hak pengenaan pajak berdasarkan lokasi servernya sebanding karena pemilik situs dapat dengan mudah berpindah server? Apakah website luar negeri yang muncul di layar computer di Indonesia dapat diklasifikasi sebagai bentuk usaha tetap? Baik pembeli maupun penjual berada di wilayah dan yurisdiksi yang berbeda. Untuk memutuskan siapa yang berhak untuk mengenakan pajak merupakan hal yang rumit. Dapat saja terjadi, baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama dikenakan pajak atau disebut dengan istilah double taxation; ataupun keduanya sama-sama tidak dikenakan pajak di wilayah yurisdiksinya atau disebut dengan istilah non-double taxation sehingga merugikan otoritas pajak Negara yang bersangkutan.

www.taxpro.co.id

Salah satu aspek tercepat dan terpenting secara komersil adalah pertumbuhan situs halaman atau disebut dengan istilah web. Dengan banyaknya web baru bermunculan  dengan dapat menggunakan dan berpindah server dari berbagai Negara, sulit untuk mendata siapa-siapa pemain baru atau dari golongan menengah ke bawah. Oleh aparat perpajakan, web juga harus diteliti lebih lanjut, walaupun memiliki kehadiran yang secara fisik dapat dilihat pada layar, apakah memiliki sifat dan berfungsi sebagai kantor sehingga dapat dianggap sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, serta apakah peraturan perpajakan yang sudah ada mendukung hal tersebut.

Selain itu, khususnya bagi bisnis online yang menjual barang dan jasa yang menggunakan market place dan classified ads, pengenaan pajaknya pun sulit untuk dilakukan. Hal ini karena pengelola situs web tidak mengetahui secara real time kapan barang dan jasa tersebut terjual serta siapa customer yang membeli barang dan jasa tersebut karena mereka hanya merupakan fasilitator yang mempertemukan pembeli dan penjual.

Sejak akhir tahun 2013, Pemerintah sudah mempunyai aturan Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas industri e-Commerce. Pemerintah sudah menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang barusehingga perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Dalam Surat Edaran ini, ditegaskan bahwa transaksi perdagangan barang  dan jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan sehingga  tidak terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya. Surat Edaran ini juga memberikan gambaran tentang proses bisnis, revenue model, dan penerapan ketentuan perpajakan atas  empat model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce yang memberikan penegasan khusus terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce.

Namun peraturan perpajakan tersebut belum efektif untuk menjangkau seluruh pemain bisnis online. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah  yaitu, pengelola e-commerce sebaiknya diwajibkan untuk mengetahui identitas pedagang dan pemasang iklan di situsnya, misalnya dengan mengisi form yang berisi data lengkap pembeli. Kemudian, untuk transaksi lintas batas Negara, Pemerintah perlu menetapkan kegiatan dan fungsi apa saja dalam bisnis online ini yang dapat dijadikan sebagai bentuk usaha tetap. Karakteristik dari penghasilan yang timbul dari bisnis online juga perlu dirumuskan kembali, misalnya apakah penghasilan tersebut meruapakan business income yang hanya dapat dipajaki di Negara sumber berdasarkan Treaty ataukan merupakan royalty yang harus dikenakan pajak berdasarkan Treaty kedua Negara yang terlibat transaksi.

Saat ini, Kementrian Keuangan bekerja sama dengan berbagai Instansi lain di bawah koordinasi Kementrian Perekonomian sedang merumuskan aturan pengenaan pajak bisnis online atau e-commerce dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat diperlukan karena peraturan perpajakan atas bisnis online dalam bentuk Surat Edaran belum efektif di tengah upaya pemerintah melakukan perluasan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan Negara.

www.taxpro.co.id




Tax, Business, and Transfer Pricing Consultant in Jakarta | Tax Consultant Jakarta | Business Consultant Jakarta | Transfer Pricing Consultant Jakarta | Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation.


- portal berita pada portalku.net -

Fenomena Taksi Uber dan Implikasi Pajaknya




Taksi Uber adalah taksi yang memakai aplikasi modern dengan menggunakan mobil yang berplat warna hitam. Sejak pertengahan tahun 2014, taksi ini telah beroperasi di Indonesia. Uber sendiri merupakan aplikasi interaktif di Amerika Serikat, yang dapat digunakan dengan mudah via komputer atau smart phone yang menjadi mediasi untuk mempertemukan kebutuhan penumpang sebagai pengguna jasa dengan supir dan mobil sebagai penyedia jasa transportasi.

www.taxpro.co.id

Taksi Uber ini merupakan alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi saat ini. Taksi Uber sendiri menawarkan kenyamanan taksi dengan harga rendah dan cukup bersaing dibandingkan dengan taksi konvensional lainnya sehingga wajar mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat di tanah air maupun manca negara. Namun demikian, sejak peluncurannya di berbagai belahan dunia, taksi ini menuai banyak kontroversi terutama dari armada taksi resmi karena menggunakan mobil pribadi sebagai taksi dan tidak mempunyai status resmi yang berbadan hukum serta tidak memiliki ijin resmi beroperasi layaknya taksi konvensional.

www.taxpro.co.id


Terlepas dari kontroversi Taksi Uber di atas, pajak tetap harus dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Transaksi atas jasa layanan taksi tersebut diketahui menggunakan kartu kredit. Setiap penumpang akan dikenakan charge dan membayar langsung ke Uber di Amerika Serikat. Pembagian dan pengiriman uang dilakukan oleh Uber, yaitu 20% untuk Uber dan 80% untuk pengemudi. Terdapat dua subjek pajak apabila ditinjau dari formasi transaksi bisnis ini, yaitu Uber dan pengemudi taksi. Dari sini akan muncul pertanyaan lanjutan yaitu, apakah pengemudi maupun Uber sebagai layanan aplikasi membayar pajak di Indonesia?


Penjelasan :
  1. Pelanggan yang akan menggunakan jasa taksi UBER melakukan download aplikasi baik dari sistem Android, Blackberry, Iphone dengan mengisi data antara lainsebagai berikut :
  2. Nama, alamat sesuai identitas, foto
  3. Kartu kredit yang akan digunakan dalam pembayaran
  4. Alamat tujuan;
  5. Sistem pada aplikasi UBER akan mengirimkan data-data pelanggan ke server UBER di Amerika;
  6. Server UBER akan mengirimkan data pelanggan ke aplikasi driver taksi UBER di Indonesia. Driver taksi UBER telah terdaftar pada server UBER, dimana terdapat aplikasi tersendiri untuk menjadi driver taksi UBER, dengan data lengkap antara lain, nama, alamat sesuai identitas dan foto driver;
  7. Driver UBER yang ditunjuk akan menjemput pelanggan sesuai alamat pelanggan terdaftar, server UBER akan mengirimkan data driver taksi UBER yang akan menjemput ke aplikasi pelanggan UBER;
  8. Pelanggan diantar oleh taksi UBER ke lokasi sesuai tujuan pelanggan;
  9. Sesampainya ke lokasi, aplikasi driver akan mengirimkan data ke server UBER di Amerika, jumlah tagihan yang harus dibayar pelanggan;
  10. Jumlah tagihan tersebut dikirimkan pula dari server ke aplikasi pelanggan, dengan memotong melalui kartu kredit yang telah diinput dan disetujui pelanggan saat mendaftar pertama kali;
  11. Server UBER akan mengirimkan data ke Server Mastercard/Visa atas pemotongan kartu kredit pelanggan;
  12. Server Mastercard/Visa akan mengirimkan uang ke rekening UBER di Amerika, sesuai total pemotongan pada kartu kredit pelanggan;
  13. UBER di Amerika akan mengirimkan uang ke rekening driver taksi UBER setelah sebesar 80% dari total tagihan ke pelanggan. 
Untuk pengemudi sebagai orang pribadi seharusnya dia menghitung pajak sendiri. Karena ia mempunyai bisnis sendiri sebagai supir serta ia bukan pegawai Taksi Uber, maka dia harus menghitung dengan sistem self assessment. Segala biaya untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan sebagai supir taksi dapat menjadi pengurang atas penghasilan yang diterima dari Uber seperti biaya tol, parkir, membersihkan mobil, asuransi, bensin, pemeliharaan bahkan sampai dengan biaya pulsa ataupun hand phone yang dibeli dan digunakan hanya untuk menjalankan bisnis sebagai supir taksi Uber dan menghubungi calon penumpang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan intensifikasi serta penyuluhan atas pengemudi tersebut agar dengan suka rela mau melaporkan dan membayar pajak ke Negara.

Uber sendiri tidak membuka kantor cabang di Indonesia. Uber pun tidak mempunyai kendaraan sendiri maupun pengemudi. Dia hanya fasilitator berupa aplikasi berbasis teknologi yang mempertemukan calon penumpang dengan mobil dan pengemudinya. Pegawai yang ia rekrut untuk mengelola manajemen ataupun mengelola keuangannya pun tidak diperlukan di Indonesia, karena pegawai tersebut dapat saja bertempat tinggal dan bekerja di Negara lain.  Karakteristik dan transaksi bisnis seperti ini dapat dijalankan di Negara manapun sehingga memungkinkan tidak memerlukan kantor ataupun kendaraan untuk menjalankan usahanya bisnisnya sehingga Uber tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap dan Indonesia sebagai negara sumber tidak dapat memajaki. Apabila lokasi server yang dikejar oleh otoritas perpajakan untuk menentukan kehadiran fisik atas suatu BUT, hal ini sudah tidak relevan atau penting karena lokasi server dapat dipindah-pindah ke Negara lain dengan mudah.

Namun berdasarkan asas keadilan seharusnya Negara sumber berhak mendapatkan hak pemajakan atas bisnis ini. Untuk transaksi antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat, bisnis e-commerce atau bisnis online ini seluruh keuntungannya berasal dari Indonesia. Bahkan, mobil, pengemudi, maupun aktivitasnya pun mampu dijalankan oleh Uber karena menggunakan infrakstruktur yang ada di Indonesia sehingga wajar saja apabila Indonesia sebagai Negara sumber selayaknya mendapatkan hak pemajakan. Dengan berkembangnya pola bisnis e-commerce, peraturan perpajakan baik Undang-undang Pajak Penghasilan maupun Treaty Indonesia-Amerika Serikat harus direvisi agar BUT dapat ditentukan bukan hanya berdasarkan kehadiran fisiknya saja. Selain itu, DJP dibantu dengan instansi pemerintah lainnya harus dapat melakukan diplomasi dan penekanan keras agar Uber mendirikan perusahaan atau kantor cabang supaya dapat beroperasi di Indonesia, dengan ancaman melarang Uber beroperasi di Indonesia, misalnya. Kantornya pun harus mempunyai rekening banknya sendiri sehingga segala pembayaran harus melewati bank di Indonesia, agar jumlah uang yang diterima maupun dikirim ke luar negeri mudah diawasi.

Memang fenomena serta kontroversi Taksi Uber, bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di berbagai Negara lain, namun tetap saja DJP atau pemerintah sulit untuk memaksakan kepada suatu pihak bagaimana suatu bisnis akan dijalankan. Selain itu, pertumbuhan Taksi Uber terjadi akibat kebutuhan masa kini untuk transportasi penumpang. Supir taksi juga mendapatkan tambahan penghasilan dari bisnis ini sehingga menggulirkan roda perekonomian. Namun demikian hal ini tidak adil bagi taksi lain yang beroperasi secara resmi dan membayar pajak. Ini merupakan tantangan bagi DJP untuk menerapkan azas keadilan bagi pengenaan pajak di Indonesia dan melakukan perubahan peraturan, diplomasi serta penekanan perlu dilakukan mengingat perkembangan bisnis di era globalisasi ini sudah semakin cepat perkembangannya.

www.taxpro.co.id
Tax, Business, and Transfer Pricing Consultant in Jakarta | Tax Consultant Jakarta | Business Consultant Jakarta | Transfer Pricing Consultant Jakarta | Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulati
- portal berita pada portalku.net -

Kasus Faktur Pajak Fiktif- Menangani dengan MASS (Manajemen Administrasi - Sinergi Supplier)


Dalam beberapa bulan terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar mengejar penerbit maupun pengguna Faktur Pajak Fiktif (FPF), bahkan sudah beberapa Wajib Pajak (WP) menjadi tersangka bahkan telah diputuskan pengadilan sebagai Terdakwa dan diputuskan bersalah. Pengejaran penerbit maupun pengguna FPF ini sebenarnya bukan hal baru, sejak Penulis menjadi pegawai DJP di tahun 1996, kasus FPF telah menjadi masalah, bahkan saat ini, setelah 19 tahun, kasus ini masih banyak terjadi. Lalu bagaimanakah kita sebagai WP yang bukan penerbit maupun pengguna FPF, tetapi seringkali terbawa kasus FPF, bahkan juga dikenai sanksi perpajakan? Bagaimanakah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut ?

Transaksi WP hari per hari baik yang melakukan usaha jasa, perdagangan, kontruksi, dan lainnya, pasti akan dihadapkan dengan pihak lain, yang juga merupakan WP, dalam melakukan pengadaan barang, pembelian bahan baku, pembayaran jasa-jasa, untuk menunjang kegiatan usaha. Transaksi dilakukan dengan WP yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun non PKP. Pada umumnya, terutama dalam suatu perusahaan, pengadaan barang maupun bahan baku tergantung dari kebutuhan bagian operasional, ada yang bersifat dapat diperkirakan maupun yang tidak, sehingga membutuhkan kerjasama yang baik antara bagian operasional, bagian pengadaan maupun bagian keuangan.

Hal yang sering terjadi adalah, bukti-bukti maupun dokumen pembelian tidak didukung oleh dokumen perpajakan, seperti Faktur Pajak (FP), bukti potong Pajak Penghasilan (dalam hal jasa) sehingga menyulitkan bagian keuangan pada saat pembayaran. Saat Penulis menjabat sebagai Deputi Direktur Keuangan pada anak Perusahaan salah satu BUMN, sering dihadapi dengan masalah pembayaran kepada Supllier/Vendor yang tidak didukung dengan dokumen perpajakan seperti Nomor FP yang dobel, tidak dilampiri dengan Faktur Pajak, bahkan pernah terdapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana supplier terdaftar, bahwa supplier tersebut belum melaporkan FP Keluarannya dan meminta Perusahaan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan mengkoreksi FP Masukan dari supplier tersebut. Pada saat itu, Penulis meminta supplier tersebut untuk membayarkan dan melaporkan FP Keluarannya terlebih dahulu dan menahan pembayaran tagihan sampai dengan pembayaran pajak dilakukan.

Hal yang Penulis lakukan merupakan langkah yang dapat menimbulkan risiko di masa depan, tetapi dilakukan untuk menghindari dikenakannya sanksi perpajakan kepada Perusahaan dimana Penulis bekerja. Tidak lengkapnya dokumen perpajakan akan menimbulkan risiko, yaitu Risiko Keuangan, Risiko Pajak dan akhirnya Risiko Operasional sebagai berikut : Gambar 3 Risiko keuangan adalah bahwa dari sisi perusahaan akan menimbulkan keterlambatan pembayaran, hutang meningkat dan biaya yang tidak dapat diperkirakan meningkat dan sebaliknya dari pihak supplier, menyebabkan penerimaan terlambat, piutang meningkat, dan penjualan yang tidak dapat diperkirakan, dan secara cashflow keduanya akan terganggu. Risiko pajak dari sisi perusahaan dimungkinkan koreksi atas FP Masukan dari supplier dan adanya sanksi pajak, serta tidak dapat dilakukan pemotongan pajak PPh, dari pihak supplier, dapat dikenakan sanksi atas FP Keluaran yang tidak dilaporkan dan kredit pajak atas pemotongan tidak dapat dikreditkan.

Risiko keuangan dan pajak tersebut akan menimbulkan risiko operasional, dimana dalam jangka pendek, operasi perusahaan maupun supplier dapat terganggu dan bahkan dalam jangka panjang, akibat adanya cashflow yang terganggu dan sanksi-sanksi perpajakan, dapat menyebabkan sanksi pajak yang tinggi, dan akan dapat menutup kegiatan operasional keduanya. Lalu bagaimanakah WP mengetahui bahwa lawan transaksinya telah melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti kasus Penulis di atas ? Sinergi Administrasi Supplier merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kasus seperti Penulis, dimana dilakukan koordinasi, baik Perusahaan, Supplier maupun dengan pihak KPP dimana masing-masing terdaftar.Perusahaan maupun supplier melakukan rekonsiliasi data setiap bulan, sehingga menghindari adanya perbedaan yang dapat terjadi baik dalam pencatatan, dokumen maupun hal lainnya.

MASS dapat dilakukan Perusahaan dengan suppliernya, untuk berkoordinasi bersama, sehingga mencegah risiko baik keuangan, pajak dan operasional. Terutama masalah perpajakan, termasuk meminimalisir risiko terkena kasus FPF yang dapat menimbulkan dampak besar di kemudian hari. TaxBrite senantiasa dapat membantu Anda untuk membuat MASS bagi Perusahaan maupun Perorangan yang membutuhkan suatu Manajemen Administrasi Sinergi Supplier, mulai dari review kontrak, proses sistem pengadaan, proses sistem pencatatan akuntansi, proses sistem konfirmasi pajak, rekonsiliasi data pajak, konfirmasi dengan pihak KPP dan lainnya sehingga dapat meminimalisir risiko pajak tinggi di kemudian hari.

http://www.taxpro.co.id

- portal berita pada portalku.net -

Inilah rincian Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III



Untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi yang tengah melilit perekonomian Indonesia, hari ini, Rabu (7/10) pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. Paket ini untuk melengkapi dua paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo September 2015 lalu. Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha. “Untuk kali ini pemerintah menambahkan satu hal lagi selain kemudahan dan kejelasan berusaha, yaitu menekan biaya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Istana Kepresidenan (7/10).

Seperti dikutip dari siaran pers Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III mencakup tiga wilayah kebijakan: Pertama, penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas Kedua, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Penurunan harga BBM, listrik dan gas Harga BBM Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015. Harga solar turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi maupun non-subsidi. Dengan penurunan ini harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.

Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter (Jamali) dan Rp 7.300 per liter (di luar Jamali). Harga Gas Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (millionbritish thermal unit). Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.

Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. “Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin. Tarif Listrik Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment). Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah. Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya. Perluasan Penerima KUR Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% , pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru,” ujar Darmin. Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal

  1. Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.
  2. Beberapa substansi pengaturan baru ini mencakup beberapa hal seperti:
  3. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);
  4. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam.

5.Kelengkapan perizinan prinsip: Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan; Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan. Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap): Hak Guna Usaha (HGU) dari semula 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektare , dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektare Perpanjangan/ pembaruan HGU dari semula 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektare atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektare Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari semula 20 – 50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (luas lahan di atas 15 hektare) Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari semula 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 hektare) Hak Atas Tanah dari semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja saja Penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi2 hari kerja 

Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.
- - portal berita pada portalku.net -

Arisan, Investasi atau Bukan Ya?



oleh Pradiksa Suryachandra

Bagi sebagian orang, mengikuti sebuah arisan adalah sebuah keharusan, karena dari arisan kita bisa saling menjaga silaturahmi atau justru menambah pertemanan baru. Jangka waktu arisan juga bisa disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Ada yang biasa per bulan, dua minggu sekali atau juga seminggu sekali. Arisan yang ada pun berbeda-beda dari yang hanya uang sampai mungkin yang tidak masuk di akal sekali pun ada.

Kita tidak akan membahas yang tidak di masuk di akal tersebut lebih dalam karena sudah berbeda konteksnya. Arisan bisa berbentuk uang, emas, perhiasan, mutiara, atau apa saja yang sekiranya bernilai dan disepakat bersama oleh anggota kelompok arisan tersebut. Pertanyaan yang selalu timbul adalah, apakah arisan itu bisa dikategorikan investasi atau tidak? Jika iya, apakah dalam bentuk uang atau bentuk lainnya? Sebagaimana yang telah menjadi penjelasan awal di atas.

Kegiatan sosialisasi dari sebuah arisan ini memang tidak diragukan lagi. Arisan juga bisa disamakan dengan menabung ternyata. Alasan banyak orang mengikuti sebuah arisan adalah bisa memaksa mereka untuk menabung secara konsisten. Bahkan untuk beberapa orang, hasil dari arisan ini dipergunakan untuk liburan, menambah investasi yang sudah ada atau bahkan meningkatkan dana pensiun. Sistem yang cukup mudah dalam arisan, bagi yang namanya keluar setelah dikocok, maka pada saat itu dia yang mendapatkan arisan tersebut. Yang didapat adalah akumulasi dari seiap setoran seluruh anggota dalam arisan itu. Hanya saja karena uang yang digunakan dalam arisan ini, maka tidak akan bertambah nilainya karena tidak sistem pertambahan bunga. Anda yang ingin ikut arisan tetapi sebagai investasi yang menguntungkan, berarti terdapat kesalahpahaman.

Menabung pun dapat dikatakan investasi jika terdapat penambahan nilai dalam kurun waktu tertentu, seperti tabungan atau deposito yang menawarkan bunga yang lebih tinggi di atas angka inflasi. Mungkin Anda sudah terbiasa dengan arisan dalam uang tunai, baik itu rupiah atau pun US dolar. Anda pun pasti pernah ditawari untuk ikut dalam arisan barang atau emas seperti yang dirinci secara singkat di atas. Arisan dalam bentuk barang biasanya bekerjasama degan distributor penjual. Sistemnya adalah, Anda mencari sejumlah anggota. Setiap arisan yang dikocok, koorinator arisan akan menyetorkan uang arisan atau dana yang dikumpulkan kepada distributor penjual untuk mendapatkan barang sesuai dalam katalog. Keuntungan lebih bisa Anda dapatkan bila menjadi koordinator, biasanya Anda akan mendapatkan komisi tambahan dari distributor barang tersebut. Sebenarnya arisan barang seperti ini, merupakan sarana gotong royong para peserta untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Berbeda halnya dengan arisan emas, arisan ini bisa mulai dari satuan palng kecil yakni 1gram. Bisa setor uang atau pun emas itu sendiri. Jumlah peserta dan nilai emas pun bisa disepakati bersama.

Ada dua cara untuk menjalani arisan ini , yang pertama mengacu pada jumlah emas yang diterima sesuai dengan kesepakatan. Setoran akan disesuaikan dengan harga emas ketika kocokan arisan terjadi, sehingga akan dibagi secara rata berapa uang yang harus diberikan setiap anggota. Sistem lainnya adalah dengan setoran tetap. Keuntungan dari sistem kedua ini adalah jika Anda mendapatkan arisan pada saat harga emas sedang turun, maka fisik emas yang didapatkan pastinya lebih besar. Sedangkan jika Anda mendapatkan arisan ketika harga emas saat sedang naik, Anda mendapatkan fisik emas jauh lebih kecil. Sehingga dengan arisan emas, dengan salah satu sumber menyebutkan, bahwa arisan emas ini bisa dikategorikan sebagai sebuah investasi. Memang jika dibandingkan dengan membelanjakan sejumlah uang, arisan tersebut lebih menguntungkan. Kelebihan dari arisan emas ini dibanding uang tunai adalah adil. Nilai emas cenderung tetap daya belinya terhadap komoditas lain atau berarti naik jika divaluasi dengan rupiah.

Jika Anda ikut arisan dengan periode 1 tahun, misalnya dengan Rp 1 juta sebagai hadiah arisan tersebut, akan terus nilainya. Pemenang arisan yang mendapatkan undian terakhir tentu karena daya beli yang telah menurun. Contohnya Anda mendapatkan uang Rp 1 juta di arisan bulan pertama, pasti jika dibelanjakan sembako akan mendapatkan lebih banyak ketimbang dengan yang mendapatkan pada akhir bulan periode arisan, hal ini bisa terjadi karena dampak inflasi. Berbeda hal kalau objeknya emas. Sesuai dengan sistem pertama yang dijelaskan di atas tadi, seluruh partisipan sepakat besarnya emas yang didapatkan, misalnya 10 gram, sehingga setoran akan menyesuaikan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan jika kita berinvestasi di emas, selain emas memiliki fungsi lindung nilai, emas juga memilik risiko kehilangan fisik dan risiko naik turunnya harga. Menurut salah seorang perencana keuangan, arisan bukanlah investasi, pendapatnya justru berbanding terbalik dengan sumber yang pernah disebutkan di atas. Bahkan jika arisan tersebut emas atau berlian seharga Rp 20juta, Anda seperti membeli tetapi dengan mencicil. Investasi dan arisan memiliki konsep yang berbeda, investasi itu menunda sekarang untuk menikmati di kemudian hari. Sementara jika arisan, Anda emmbayar untuk apa yang akan Anda dapatkan.

Di dalam investasi jelas ada kemungkinan untung atau rugi, maka dengan mengikuti arisan, Anda akan mendapatkannya cepat atau lambat. Selain itu dalam investasi Anda juga juga bisa melakukan pengelolaan sehingga nilai aset akan bertambah di masa datang. Sebenarnya keuntungan yang paling signifikan dari arisan adalah times value of money. Jika mendapatkan di akhir periode, sama seperti membeli sesuatu atau mengumpulkan uang sendiri. Arisan pada akhirnya dapat membantu Anda untuk tidak terlalu konsumtif dalam berbelanja dan mempeluas jaringan sosial Anda. Dan jika uang atau barang yang Anda dapat selama arisan bisa Anda kelola dengan baik, bukan tidak mungkin kantong Anda akan semakin bertambah isinya. Teliti peserta dan koordinator ketika akan mengikuti arisan, karena jaman sekarang banyak aksi penipuan berkedok arisan.
- portal berita pada portalku.net -

11 Solusi Mudah Mengatasi Kondisi Keuangan Keluarga



Masalah dalam keluarga bervariasi. Salah satunya berasal dari finansial keluarga. Kondisi keuangan keluarga yang tidak kunjung sehat, seperti gali lubang tutup lubang bisa menyebabkan defisit. Masalah keuangan yang muncul dapat menjadi suatu masalah emosional dan terkadang membuat suami tertekan oleh permintaan istri yang mengharuskan agar kebutuhan harus terpenuhi saat itu juga, terutama untuk kepentingan si buah hati. Untuk itu diperlukan adanya pembenahan dalam mengatasi kondisi keuangan keluarga. Anda harus bersikap cerdik dan cermat dalam soal manajemen keuangan karena hal ini menjadi momok yang penting untuk membina hubungan tetap harmonis.

Jangan selalu mengandalkan pinjaman dan berutang demi pemenuhan kebutuhan yang kian hari kian meningkat. Kurangi gaya hidup konsumtif untuk menghemat pengeluaran. Apalagi jika Anda merasa pendapatan yang diterima tiap bulan selalu kurang. Padahal kondisi tersebut timbul akibat dari Anda sendiri yang kurang bisa mengontrol cash flow keuangan Anda. Seharusnya bersama pasangan, Andasudah bisa bahu membahu untuk memberi yang terbaik khususnya dalam masalah keuangan keluarga tersebut. Jika Anda berdua sama-sama bekerja, penghasilan suami sudah sepatutnya sebagai penghasilan utama untuk membiayai kehidupan Anda dalam berkeluarga, terutama dalam memenuhi beragam kebutuhan.

Untuk penghasilan yang diterima oleh seorang istri dari hasil jerih payahnya, memang tidak diwajibkan, penghasilan sang istri tersebut dijadikan juga sebagai sumber penghasilan utama. Untuk pendapatan seorang istri bisa dialokasikan untuk kebutuhan Anda sebagai istri dan juga kebutuhan darurat lainnya, terutama untuk anak Anda. Lebih baik untuk urusan finansial ini, Anda sudah membicarakannya sejak pertama memutuskan untuk menikah. Tujuannya meminimalisasi hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Sebelum Anda menjalani kehidupan berkeluarga, mungkin uangku, uangmu dan uang kita. Tetapi, apakah akan selalu berjalan mulus ketika sudah menjalani kehidupan sebagai suami istri. Semua harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya keluarga Anda selalu bahagia, namun, jika memang terjadi penghambat dalam berkeluarga nanti, yang masalah utamanya seperti yang sudah dijelaskan di awal, terutama masalah keuangan, kita-kita berikut ini bisa Anda lakukan dalam upaya mengatasi atau pun memulai perencanaan keuangan yang baik bagi keluarga Anda.

1. Terbuka keuangan keluarga Sikap terbuka sebagai awal Anda menjalan kehidupan berkeluarga, seperti yang telah disebutkan di atas. Baik bagi pasangan yang sama-sama bekerja atau pun hanya salah satu saja, sebaiknya tidak ada yang harus disembunyikan, terlebih untuk masalah pengeluaran nantinya. Selalu diskusikan semua keputusan yang menyangkut keuangan, seperti pengeluaran, pemasukan, tabungan dan lainnya.

2. Bikin kesepakatan keuangan keluarga Sebelum menghabiskan uang Anda, ada baiknya untuk membuat aturan yang disepakati bersama. Contohnya, menentukan berapa persen yang harus ditabung, berapa budget yang digunakan untuk membayar tagihan dan lainnya.

3. Menentukan tujuan jangka panjang keuangan keluarga Dalam hal finansial, Anda harus cermat dan bijak dalam melihat masa depan. Bukan berarti Anda harus menerawang atau bertindak sebagai paranormal. Pastinya Anda bersama pasangan sudah bisa menentukan hal di masa mendatang yang membutuhkan banyak uang. Seperti; biaya pendidikan anak, liburan dan lainnya. Ini akan membantu Anda dan pasangan untuk menyimpan uang dan tidak akan kewalahan ketika saatnya tiba. Anda juga bisa membaca cara menyiapkan dana pendidikan untuk buah hati Anda di masa depan. (di link)

4. Menabung keuangan keluarga Anda tidak perlu membuka rekening untuk menabung di salah satu bank, tetapi Anda bisa menyiapkan celengan di rumah yang tidak akan bisa dibuka selama beberapa waktu ke depan. Untuk faktor keamanan, Anda sebaiknya menyimpan tabungan Anda di bank yang tentu sudah menjadi bank kepercayaan Anda. Mungkin terdengar remeh, namun uang yang terkumpul bisa sangat berguna saat dibutuhkan.

5. Tabungan bersama keuangan keluarga Tidak jauh berbeda dengan point sebelumnya, tetapi dengan ada tabungan bersama, Anda berdua sudah pasti mengetahui masuk keluarnya uang dari tabungan tersebut. Sehingga Anda lebih bisa mengantisipasi akan hal-hal yang mungkin terjadi atau pun sekedar mengetahui ke mana dana tersebut dialokasikan, walaupun terkesan tidak etis tetapi satu sama lain mengetahuinya dan tidak menimbulkan kecurigaan.

6. Melacak pengeluaran keuangan keluarga Sebelum mengeposkan uang mungkin di hari pertama Anda menerima gaji sebagai sebuah pasangan. Sebelum hari itu terjadi, Anda apat melacak pengeluaran Anda sehari-hari. Hal ini akan terasa manfaatnya sejak awal pernikahan, karena Anda bisa memperkirakan berapa pengeluaran Anda baik itu untuk harian atau pun bulanan. Dari sudut pandang ini, bisa terlihat apakah Anda orang yang cukup hemat atau justru terlalu boros?

7. Membuat anggaran yang realistis keuangan keluarga Pastikan anggaran Anda realistis dan bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan terlalu membuat anggaran yang justru mencekik keuangan Anda bahkan segala kebutuhan utama dan penting malah tidak terpenuhi. Hidup terlalu hemat menjadikan Anda tidak bisa menikmati hidup bukan merupakan solusi terbaik. Tidak pula melonggarkan anggaran Anda sehingga membuat kehidupan Anda terlalu boros.

8. Sematkan uang untuk membangun koneksi keuangan keluarga Di sini mungkin terlalu tinggi bahasanya, apalagi Anda sudah berkeluarga. Namun, jangan dipandang sebelah mata, membangun koneksi juga sama dengan membangun bisnis baru atau dengan kata lain membuka rekening pendapatan baru yang sudah pasti akan berguna bagi kehidupan Anda.

9. Dana hangout keuangan keluarga Sisakan sedikit uang untuk bersenang-senang ini. Jangan terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan sikap boros, jika Anda menyukai tantangan, justru besarkan dana untuk senang-senang tersebut, sampai di mana Anda bisa menahannya untuk tidak menghabiskannya, jika sampai hari gajian Anda tiba kembali dan uang ini masih tersisa banyak berarti Anda telah berhasil melewati tantangan tersebut dan Anda bisa mengulangi hal ini sehingga Anda pun dilatih dalam bertanggung jawab soal keuangan. Bila sudah berkeluarga, uang untuk senang-senang hanya untuk dilingkup keluarga saja, seperti makan malam di luar atau sekedar nonton bioskop bersama, yang paling mahal mungkin jalan-jalan ke luar negeri, tetapi itu pun dari hasil tabungan Anda bersama pasangan. Anggap saja ini semua merupakan penghargaan dari hasil kerja keras Anda bersama.

10. Rapat keuangan keuangan keluarga Selalu adakan pertemuan dengan pasangan membicarakan masalah keuangan ini. Bisa dilakukan setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Jalani ini dengan suasan senang, santai karena bukan rapat di kantor tetapi rapat bersama pasangan Anda yang selalu menjalani kehidupan bersama-sama.

11. Bekerjasama untuk mengatur keuangan keuangan keluarga Selalu dan selalu bekerjasama dalam mengatur keuangan. Jangan terlalu mendominasi atau justru pasif jika berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan serta perencanaan keuangan. Di awal-awal mungkin akan canggung, namun jika dibiasakan Anda akan merasakan manfaatnya mengatur keuangan bersama pasangan. Tak khayal, terkadang pendapatan seorang istri juga bisa lebih besar dari suami, ada yang menerimanya dengan lapang dada dan memang itu semua ditujukan untuk kehidupan keluarga yang lebih baik.

Terkadang, ada pula peran antara suami dan istri dalam keluarga yang menyimpang bahkan berubah total kodratnya, yang terparah ada juga dengan keadaan istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami, membuat sang istri menjadi semena-mena dan tidak mau mengikuti perkataan sang suami, bahkan yang lebih mengenaskan adalah tidak menghormatinya sebagai kepala keluarga yang memang berkewajiban mencari nafkah. Untuk menghindari hal tersebut, dari sisi finansial, Anda bisa saling berbagi tugas, membagi tugas di sini bukan berarti membagi tugas seperti biasa yang dilakukan suami dan istri dalam berkeluarga, melainkan, membagi pos pengeluaran. Contohnya : untuk kebutuhan sehari-hari, dapur bulanan, hingga uang jajan anak, alokasikan dari pendapatan suami. Sementara gaji istri dialokasikan untuk membayar cicilan, tagihan, asuransi serta kebutuhan mendesak lainnya. Dengan ini semua kontribusinya seimbang. Sebagai panduan untuk Anda, kami akan menyuguhkan secara singkat mengenai managemen keuangan keluarga yang sebaiknya diterapkan dalam sebuah keluarga.
- portal berita pada portalku.net -

Transfer Pricing Audit in Indonesia | Pemeriksaan Transfer Pricing di Indonesia


TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

Transfer Pricing Documentation Databases



TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

Transfer Pricing Documentation



TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

PMK 91 TaxBrite









- portal berita pada portalku.net -

Taxpro | Tax and Business Consultant in Jakarta | Transfer Pricing


TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

Bea Materai




Bea Materai Akan Naik Jadi Rp 10.000, Kapan Berlakunya?
Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai membahas revisi Undang-undang (UU) Bea Materai Nomor 13 tahun 1986. Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah mengenai tarif bea materai.

Pada rencananya, nanti hanya akan berlaku satu tarif. Dengan dinaikkannya menjadi Rp 10.000, dari yang berlaku sekarang, yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000.

"Tarif hanya ada satu, sebesar Rp 10.000, tidak seperti sebelumnya," ungkap Direktur P2Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Rabu (1/7/2015)

Pemerintah juga akan mengenakan sistem tarif materai khusus untuk dokumen atas transaksi properti dan saham. Tarifnya direncanakan sebesar 0,1% dari nilai transaksi.

"Jadi ada tarif lain berupa persentasi dari nilai dokumen tersebut. Direncanakan 0,1%," sebutnya.

Di samping itu, bea materai akan dikenakan terhadap transaksi ritel. Diketahui, pemberlakuan sekarang hanya untuk sejumlah dokumen, yakni surat perjanjian untuk pembuktian, akta notaris dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan surat yang memuat uang di atas Rp 1 juta.

"Transaksi ritel juga akan dikenakan bea materai nantinya," terang Mekar
Kapan kebijakan ini akan berlaku?

Mekar menjelaskan, semula kebijakan akan diimplementasikan pada 1 Juli 2015. Namun karena pembahasan revisi UU belum juga terealisasi maka kebijakan tersebut diundur. Sampai UU baru disepakati dan diterbitkan.

Dalam agendanya, RUU bea materai sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Pembahasan baru bisa dimulai pada Oktober 2015 atau setelah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Implementasinya paling cepat tahun depan.

"UU akan masuk dalam pembahasan di persidangan DPR bulan Oktober. Jadi diperkirakan bisa berlaku paling cepat 1 Januari 2016, atau bisa 1 Juli 2016 atau 1 Januari 2017," tukasnya.


sumber : Detik.com
www.taxbrite.co.id
- portal berita pada portalku.net -


TaxBrite Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection

Penghasilan Tidak Kena Pajak 2015




PTKP













Pendahuluan

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Orang Pribadi, jumlah penghasilan neto selama setahun harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian untuk mendapatkan pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh).


PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi / perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU PPh.
ptkp1
Keterangan :
*)     Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
**)  Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang

Besarnya PTKP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Status Wajib Pajak terdiri dari :
TK/...   ; Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...     ; Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/... ; Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH/...  ; Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
HB/...  ; Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.
Penentuan Besarnya PTKP
Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Orang Pribadi
Untuk menentukan besarnya PKP, Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk diri sendiri, tambahan untuk yang kawin, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Waktu penentuan besarnya PTKP
Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2011 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2011, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2011 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.
Yang dimaksud hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah :
a.    Sedarah      
       -    lurus satu derajat  : Ayah, ibu, anak kandung
       -    ke samping satu derajat  : Saudara kandung
b.    Semenda        
       -    lurus satu derajat : Mertua, anak tiri
       -    ke samping satu derajat  : Saudara Ipar
Dengan demikian maka termasuk tidak mendapat tambahan pengurangan PTKP adalah :
  • Saudara kandung, karena termasuk dalam pengertian keluarga sedarah kesamping satu derajat;
  • Saudara ipar, karena termasuk dalam pengertian keluarga semenda kesamping satu derajat;
  • Saudara dari bapak/ibu, karena tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.
Yang dimaksud dengan anak angkat
Anak angkat yang dimaksud adalah seseorang yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. seseorang yang belum dewasa;
  2. yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak; dan
  3. menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.
Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu :
  1. tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
  2. nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  3. tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.
Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

PTKP Atas Warisan
Penghasilan dari Warisan yang belum terbagi pada prinsipnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli Waris yang berhak, dan penghasilan tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh masing-masing ahli Waris.

Oleh karena itu, dalam menghitung PKP masing-masing ahli Waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, maka dalam menghitung PKP atas penghasilan yang berasal dari Warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.
Contoh Kasus :
Daniel adalah karyawan PT. Maju Mundur dengan status K/0 (kawin belum mempunyai anak). Pada tanggal 3 Maret 2014 anak pertama lahir, besarnya PTKP Daniel pada tahun 2014 adalah:
Untuk diri sendiri (WP)
Status Kawin
Jumlah PTKP
Rp.    24.300.000,-
Rp.      2.025.000,-
Rp.    26.325.000,-

Indra Lesmana adalah karyawan PT. Selalu Maju dengan status K/1 (kawin dengan tanggungan anak 1 orang), besarnya PTKP Indra Lesmana adalah:
Untuk diri sendiri (WP)
Status Kawin
Tanggungan 1 orang anak 
Jumlah PTKP
Rp.    24.300.000,-
Rp.      2.025.000,-
Rp.      2.025.000,-
Rp.    28.350.000,-

Sigit adalah karyawan yang berstatus K/I/3 (kawin dengan 3 orang anak). Istri Sigit mempunyai penghasilan dari usaha  salon yang dimilikinya. Penghasilan keduanya digabung maka besarnya PTKP adalah:
Untuk diri sendiri (WP)
Status Kawin
Tanggungan 3 orang anak
Penghasilan Istri 
Jumlah PTKP
Rp.    24.300.000,-
Rp.      2.025.000,-
Rp.      6.075.000,-
Rp.    24.300.000,-
Rp.    56.700.000,-
Budi adalah karyawan pada PT. Selalu Mundur dengan status TK, maka besarnya PTKP budi adalah Rp. 24.300.000,-. Jika Budi mempunyai tanggungan anak angkatnya maka besarnya PTKP Budi adalah:
Untuk diri sendiri (WP)
Tanggungan 1 orang
Jumlah PTKP
Rp.    24.300.000,-
Rp.      2.025.000,-
Rp.    26.325.000,-
Sony adalah karyawan pada PT. Mundur Kena, pada akhir tahun 2011 bercerai dengan istrinya yang telah dikaruniai 2 orang anak. Berdasarkan keputusan pengadilan, kedua anaknya menjadi tanggungan sepenuhnya Sony. Maka besarnya PTKP Sony pada tahun 2012 adalah:
Untuk diri sendiri (WP)
Tanggungan 2 orang
Jumlah PTKP
Rp.    24.300.000,-
Rp.      4.050.000,-
Rp.    28.350.000,-


Referensi :
  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
  3. Surat Direktur Jenderal Pajak  Nomor S - 112/PJ.41/1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak
Sumber : Ortax
www.taxbrite.co.id


- portal berita pada portalku.net -


TaxBrite Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection

5 Tips Cara Menemukan Peluang Usaha Yang Tepat



Ketika terpikir untuk berwiraswasta, maka pertanyaan pertama yang muncul adalah jenis usaha apa yang harus dibuat? Langkah awal ini sangat penting untuk kelanjutan rencana Anda, yakni menemukan ide bisnis dan atau peluang usaha. Ide bisnis ada di sekitar kita. Ide bisnis berasal dari analisis yang cermat terhadap tren pasar dan kebutuhan konsumen, meskipun ada juga ide bisnis yang diperoleh secara kebetulan. Jika Anda tertarik untuk memulai suatu usaha, tetapi tidak tahu apa produk atau jasa yang akan Anda jual, maka anda perlu mengeksplorasi cara-cara untuk mendapatkan ide bisnis atau peluang usaha.

Berikut ini ada beberapa cara untuk menemukan peluang usaha

1. Tanyakan pada diri Anda, keterampilan apa yang Anda miliki Apakah Anda memiliki bakat atau prestasi yang terbukti yang bisa menjadi dasar dari bisnis yang menguntungkan? Seorang mahasiswa yang kini menjalankan bisnis toko online pertama kali mendapatkan ide binis ketika ia bersama temannya melewati deretan distro di sekitar kampus. Temannya mengatakan: “Mengapa kamu tidak menawarkan jasa pembuatan web/blog toko online pada mereka ini?” Lalu, ia mulai berpikir, saya hanya bisa membuat web/blog toko online sederhana, tapi tidak salah dicoba. Awalnya ia berhasil menjual beberapa model toko online sederhana, namun seiring waktu ide tersebut berkembang dan akhirnya ia memutuskan menjalankan bisnis toko online sendiri. Untuk menemukan ide bisnis yang layak, tanyakan pada diri sendiri, “Apa yang bisa saya lakukan, apa kemampuan yang saya miliki dan orang akan bersedia membayar produk atau jasa saya tersebut?” Pikirkan apa yang lagi ngetrend saat ini yang dapat menjadi peluang bisnis Jika Anda membaca atau menonton berita secara teratur dengan penuh minat, maka Anda akan takjub melihat betapa banyak ide peluang bisnis yang dapat ditemukan. Dengan mengikuti perkembangan berita sambil terus melakukan aktivitas, Anda dapat mengidentifikasi tren pasar, mode baru, berita industri – dan kadang-kadang hanya ide-ide baru yang memiliki kemungkinan bisnis. Misalnya, memasyarakatnya penggunaan gadget telah menciptakan peluang bisnis baru. Bila Anda baru saja membeli sebuah IPAD, anda akan segera membutuhkan anti gores dan sarung Ipad.

2. Ciptakan produk atau jasa baru Mari kita pikirkan keadaan 30 tahun yang lalu. Apakah ada permintaan besar terhadap software anti-virus anda Internet Service Provider? Tidak ada! Produk-produk tersebut lahir dari masalah dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sekarang, anak-anak muda Indonesia banyak berkecimpung di dunia bisnis IT, seperti membangun aplikasi smartphone.

3. Tambahkan nilai produk yang sudah ada Perbedaan antara kayu mentah dan kayu jadi merupakan contoh dari penambahan nilai produk melalui suatu proses. Selain penambahan nilai melalui proses, Anda juga dapat menambah layanan, atau menggabungkan produk dengan produk lainnya. Misalnya menyediakan layanan delivery disamping layanan pada gerai. Dari keempat contoh terdahulu, tampak bahwa ide bisnis dapat ditemukan dengan mudah. Namun menemukan ide bisnis sekaligus menjadi peluang usaha tidak selalu mudah, sebagian diperoleh lewat pengamatan dan analisis yang lebih seksama.

4. Penelitian pasar Pencarian ide bisnis atau peluang usaha melalui penelitian pasar ini sangat penting dilakukan untuk jenis usaha yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Bila seseorang ingin membuka butik misalnya, ia tidak serta merta membangun usaha tanpa melakukan riset pasar. Jika tidak, resiko kegagalan akan semakin besar. Atau seorang petani di tanah Karo menemukan ide bisnis beralih dari berkebun jeruk menjadi strawberry setelah melakukan riset pasar ia mengetahui bahwa permintaan pasar akan strawberry cukup besar di kota Medan. Penelitian pasar untuk bisnis yang lebih besar mungkin melalui beberapa tahapan seperti persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Lihatlah bisnis yang sudah ada dan produk dan jasa yang mereka tawarkan dan menentukan apakah ada kebutuhan untuk lebih dari produk-produk atau jasa. Jika ada, mengembangkan ide-ide bisnis agar sesuai dengan celah pasar.

5. Tindak lanjut Sekarang, Anda mungkin sudah menemukan banyak ide untuk memulai bisnis. Tulislah ide-ide tersebut pada secarik kertas. Biarkan pikiran Anda terbuka dan terus mengkaji segala sesuatu yang Anda baca dan dengar dari sudut pandang kewirausahaan. Anda mungkin tidak serta-merta mewujudkan ide peluang usaha tersebut keesokan harinya, tetapi setidaknya Anda sudah menemukan peta tambang emas untuk Anda eksplorasi kemudian.

- portal berita pada portalku.net -

Tips Wirausaha Sukses ala Mahasiswi Cantik dari Malang



Tips Wirausaha Sukses ala Mahasiswi Cantik dari Malang - Masih muda dan sukses adalah impian mayoritas orang. Untuk mencapai sukses, modal bukan segala-galanya. Banyak wirausahawan tumbang justru ketika mendapat modal besar. Luruskan niat dulu, kira-kira demikian pesan Martalinda Basuki, mahasiswi asal Jl Anyelir, Pare, Kediri yang masih kuliah di Universitas Brawijaya (UB) Malang ini. Usaha Cokelat Klasik-nya tersebar di likuran kota/kabupaten, menghidupi setidaknya 178 pekerja dan omzetnya ratusan juta rupiah. Martalinda Basuki masih berstatus mahasiswi Namun saat ini, gadis ini telah menjadi jutawan berkat bisnis cokelat yang dimilikinya.

Omzet bisnis jualan cokelat mahasiswi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang ini telah menembus nilai Rp 500 juta. Martalinda memang telah memutuskan masuk bisnis kuliner dan fokus pada tema Cokelat Klasik. Kini, gadis ini telah mempekerjakan 178 orang dan memiliki kantor mentereng. Saat ditemui di kantornya, Jalan Joyo Agung, Kota Malang, bangga dengan menjual Cokelat Klasik. “Saya merintis jualan sejak 2011 lalu di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri,” kenang Martalinda, dikutip dari Kompas.com. Di pusat kursus bahasa Inggris itu, gadis ini membuka cafe kecil-kecilan. Menjual berbagai makanan dan minuman. Namun walaupun pembeli banyak tetapi lama kelamaan cafe Martalinda justru bangkrut. Hal ini, menurut dia karena ada salah pengelolaan.

Kebangkrutan ini tak membuat putus asa. Dia tetap berusaha bangkit. Pengalamannya membuat dia lebih fokus. “Saya lakukan survei, menu apa yang laris. Hasilnya cokelat,” ucap mahasiswa Universitas Brawijaya ini. Kemudian dia membuat koncep bisnis yang hanya menjual minuman cokelat. Konsep bisnis kafe ditinggalkan dan beralih ke rombong alias gerobak dorong . Nama usahanya bernama Cokelat Klasik. Gadis kelahiran 13 Maret 1991 itu terus berjualan. Lama kelamaan laris. Satu rombong Cokelat Klasik kemudian berkembang. Kini telah memiliki 120-an rombong Cokelat Klasik. Rombong Cokelat Klasik tersebar di 24 Kota/Kabupaten di Indonesia. “Total dalam sebulan ada 250.000 cup yang terjual oleh seluruh rombong,” hitungnya. Dari 120 rombing, terdapat sistem kemitraan sebanyak 70 rombong. Selebihnya dikelola sendiri. Martalinda pun kini memiliki pabrik dan menempati kantor. Saat ini total pekerjanya mencapai 178 orang. Atas kreativitasnya, mahasiswi ini berhasil memenangi Wirausahawan Muda Mandiri Kategori Boga tahun 2015, di Kelompok Mahasiswa. Kini, dia mengimpikan memiliki 3.000 outlet Cokelat Klasik. Mimpi itu akan diraihnya karena saat ini tengah mengembangkan system kemitraan. Dia juga tengah merencanakan membuat kafe Cokelat Klasik untuk lebih mempopulerkan bisnisnya.

- portal berita pada portalku.net -