POPULAR POST

Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts

Patrice Rio Capella Hari Ini Siap Dengarkan Dakwaan di Pengadilan Tipikor



Bekas Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dijadwalkan bakal mendengarkan dakwaan dalam sidang perdana dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2015) hari ini. Kuasa hukum Rio, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah siap untuk menghadapi sidang perdana untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK. "Kami siap menghadapi sidang hari ini dan seterusnya," kata Maqdir lewat pesan singkat.

Diketahui, Rio menjadi tersangka kasus suap kepada anggota DPRD terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Sidang bekas anggota Komisi III DPR RI ini, rencananya akan digelar pada pukul 09.00 WIB. Sedangkan majelis hakim yang mengadilinya dipimpin oleh Hakim Artha Theresia Silalahi. Sementara itu, anggota majelis terdiri dari Hakim Sinung Hermawan, Hakim lbnu Basuki Widodo, Hakim Joko Subagyo serta Hakim Sigit. Sekadar diketahui, Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 15 Oktober 2015 lalu. Lembaga antirasuah ini juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif,

Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Rio Capella terjerat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara dugaan korupsi dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dia telah ditahan sejak 23 Oktober 2015 lalu untuk 20 hari pertama. Dia diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp200 juta dari Gatot serta Evy melalui rekannya Fransisca Insani Rahesti yang juga bekerja di kantor hukum milik pengacara senior OC Kaligis. Rio Capella disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- portal berita pada portalku.net -

Tak Terapkan PTSP, Pemda Terancam Sanksi



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menengaskan, pemerintah daerah (pemda) yang belum menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan dikenakan sanksi berupan pengurangan atau pencabutan dana alokasi daerah. Menurut Tjahjo, hingga saat ini masih ada 44 kabupaten dan sembilan kotamadya yang belum menerapkan PTSP.

"Tingkat satu (provinsi) sudah semua, tingkat dua (kabupaten/kota) ini kalau tidak segera menerapkan, maka ada sanksinya," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis Menurut Tjahjo, pemerintah saat ini terus mendorong kebijakan paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah. Salah satu yang tertuang di dalamnya, adalah mempercepat pembangunan tata kelola yang efisien pemda di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Menpan mengusahakan memotong jalur birokrasi. Tujuannya menguatkan otonomi daerah," ujar dia. Tjahjo menambahkan, Kemendagri sudah mengembalikan 139 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah dan bisa menghambat investasi. "Kami mengundang para gubernur untuk meminta masukan. Yang kemarin dari 183 perda kami potong 139, juga termasuk Permendagri yang ingin kami ringkas,” tutur dia. Tak hanya itu, penguatan dari Kemendagri juga menyasar pada desa dan aparaturnya. Dana desa dan APBD, menurut Tjahjo, akan dipercepat pencairannya untuk program-program padat karya. "Besok akan kami lanjutkan penyerapan dan sebagainya, apa yg akan dialokasikan," tutur dia.

- portal berita pada portalku.net -

Hakim MK Tuding Pengacara Palsukan Paraf



Baru pertama kali dalam sejarah persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) diduga terdapat pemalsuan tanda tangan yang dibubuhkan kuasa hukum dari pemohon yang menggugat atau menguji Undang-Undang (UU). Pernyataan ini dilontarkan oleh anggota majelis hakim MK Maria Farida Indrati dalam persidangan.

Modus pemalsuan tanda tangan itu terjadi pada sidang kelima uji materiil UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan jawaban dari pihak terkait (Polri). “Saya hanya melihat pada permohonan ini bukan pendapat ahli tadi, tapi ada perbedaan yang sangat besar dari kuasa hukum yaitu tanda tangan kuasa hukum. Saya melihat indikasi ini ditanda-tangani oleh satu orang karena ini berbeda sekali dengan permohonan yang awal,” kata Maria Farida di ruang sidang Gedung MK, Kamis (1/10/2015).

Untuk diketahui permohonan uji materiil ini dimohonkan oleh Alissa Q Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch (MCM) diwakili oleh Lutfi J Kurniawan. Lalu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Alvon Kurnia Palma dan selaku Ketua Badan PP Pemuda Muhammadiyah diwakili oleh Dahnil Anzhar. Mereka menggugat konstitusionalitas tugas Polri dalam pemberian SIM dan penyelenggaraan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor. Menanggapi pernyataan Hakim MK Maria Farida, Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat mengatakan jika terbukti pemohon bermain-main dalam persidangan ini maka merupakan tindakan yang tidak wajar dan melecehkan kewibawaan Mahkamah. “Ini sangat bahaya padahal institusi peradilan yang sangat mulia dan pemohon diduga memalsukan tanda tangan. Jadi harus sangat berhati-hati betul dan jangan sampai dalam forum yang mulia terjadi hal-hal yang tidak senonoh,” tegas Arief. Ia meminta para pemohon memberikan semua KTP kuasa hukum dari pemohon yang berjumlah sebanyak 18 orang. Menurut Arief, jika kasus pemalsuan ini terbukti maka hal ini adalah tindak pidana.

Karena kasus ini bukan delik aduan, ia mempersilahkan Polri langsung menangani hal ini. “Saya minta KTP-nya para kuasa hukum supaya diserahkan ke paniteraan dan di cek. Ini akan berakibat bahwa kalau ini palsu maka permohonan ini gugur,” kata Arief. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Erwin Natosmal Oemar mengatakan, perbaikan permohonan tersebut dilakukan secara terburu-buru. Kendati demikian ia bukan bermaksud mengabaikan hal-hal detail seperti tanda tangan tersebut. “Kami bukan bermaksud mengabaikan hal-hal detail ini. Terbukti dari pemberitahuan pergantian kuasa hukum maupun yang tidak kami tanda tangan. Dari awal kami proses, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan (tanda tangan yang dipersoalkan MK),” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Novel Baswedan Sedang Tangani Kasus Suap Kader PDI-P



Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk tidak menahan penyidik KPK Novel Baswedan. Bagaimana jawaban Mabes Polri? Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2015) pukul 13.15 WIB. "Ini adalah masalah penegakan hukum dan perlu diingat ini adalah persoalan personal bukan masalah KPK-Polri. Saya rasa saat ini hubungannya KPK-Polri baik dan mereka juga tahu bagaimana hukum diproses. Oleh karena itu kami harap menghormati proses hukum di Polri," kata Anton saat ditanya wartawan tentang rencana pimpinan KPK mundur jika Novel Baswedan ditahan.

Saat ditegaskan kembali tentang instruksi Presiden Jokowi untuk tidak menahan Novel Baswedan, Anton kembali menegaskan bahwa itu adalah kewenangan penyidik. "Penegakan hukum adalah kewenangan penyidik. Saya belum tahu ada perintah dari Bapak Presiden," katanya. Anton kemudian menjelaskan pemeriksaan Novel Baswedan yang dilakukan di Mako Brimob Kelapa Dua. "Saya rasa itu tempat yang tenang, tidak ada yang mengganggu dan saya rasa itu sah-sah saja. Pak Novel juga diperiksa sesuai prosedur hukum ada yang mendampingi dan menyaksikan," terangnya. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk tidak menahan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Presiden juga telah berpesan agar Polri tidak membuat kontroversi lagi yang membuat lembaga penegak hukum tidak bersatu-padu dalam memberantas korupsi. "Tadi saya sudah perintahkan ke Kapolri agar tidak ditahan," ujar Jokowi kepada wartawan usai salat Jumat di Masjid Kottabarat, Solo, Jumat (1/5/2015). "Yang kedua, proses hukumnya harus berjalan adil dan transparan," tambahnya.

- portal berita pada portalku.net -

Kasus BW dan Abraham Samad Dilanjutkan



Jajaran petinggi Polri menganggap masa 'cooling down' atau penundaan proses hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir. Apalagi, kini Polri telah mempunyai Kapolri definitif yakni Jenderal Badrodin Haiti. Lagipula Bambang Widjojanto (BW) menginginkan kasusnya dilanjutkan atau diselesaikan. Karena itu, saat ini Polri telah memulai kelanjutan proses hukum terhadap Ketua nonaktif KPK, Abraham Samad (AS) dan Wakil nonaktif KPK, Bambang Widjojanto (BW). "Kalau waktu itu kesepakatannya bahwa yang sudah masuk penyidikan di-'hold' dulu. Nah, sekarang diminta (BW dilanjutkan), yah proses hukumnya dilanjutkan," kata Badrodin Haiti usai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (21/4/2015) petang. Menurut Badrodin, kasus BW telah mulai ditindaklanjuti oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Budi Waseso (Buwas).

Sementara kasus AS telah mulai diproses kembali oleh penyidik Polda Sulselbar. Badrodin mengaku tidak mengetahui apakah dalam pemeriksaan lanjutan terhadap AS dan BW yang telah berstatus tersangka itu akan dilanjutkan dengan penahanan. "Yah saya nggak tahu soal itu. Tanyakan ke Kabareskrim. Beliau yang minta (dilanjutkan), yah kami tindaklanjuti," tegas Badrodin. Secara terpisah, Buwas sendiri menyampaikan kelanjutan proses hukum terhadap AS dan BW ini adalah dalam rangka penegakan hukum dan penuntasan berkas perkara. Ia membantah kelanjutan proses hukum terhadap kedua pimpinan KPK ini kelanjutan dari konflik KPK dan Polri. "Kan sudah selesai (masa cooling down). Dan ini juga tidak ada hubungannya dengan KPK-Polri. Artinya, memang sudah waktunya kami tindaklanjuti. Berkas dan saksi sudah lengkap, tinggal keterangan tersangka saja," ujar Buwas.

- portal berita pada portalku.net -

Beginilah Modus Perampok Bobol Rekening Anda Lewat e-Banking



PORTALKU.NET - Penyidik Bareskrim Polri saat ini sedang mengusut pembobolan beberapa dana nasabah di tiga bank besar di Indonesia dengan modus menggunakan software internet banking. Modus kejahatan ini diklaim telah menimbulkan kerugian mencapai Rp 130 miliar. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Budi Waseso ketika dihubungi KONTAN membenarkan kabar ini. Ia menuturkan polisi telah berhasil mengendus dugaan pembobolan dana nasabah tiga bank yang dilakukan oleh sindikat kejahatan dunia maya.

Menurutnya, pelaku menggunakan malware untuk muncuri data nasabah bank yang ditanamkan melalui jaringan internet. "Pada Senin (13/4) kemarin kami telah berhasil membongkar sindikat pembobolan uang nasabah dengan menggunakan internet. Saat ini kasus masih didalami oleh penyidik," ujar Budi, Selasa, (14/4/2015). Modus dari pencurian dana nasabah ini menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Simanjuntak adalah dengan membajak akun internet banking milik nasabah bank sehingga ketika nasabah akan menyetorkan uang ke rekeningnya, aliran uang tersebut akan dibelokkan ke rekening pelaku.

Ia menjelaskan pelaku utama bukanlah warga negara Indonesia karena berdasarkan penyelidikan Bareskrim ternyata aliran dana tersebut menuju ke sebuah rekening di negara Ukraina. "Pelaku bukan warga negara Indonesia. Ia menggunakan jasa kurir yang merupakan WNI. Sehingga dana nasabah dibelokkan masuk ke rekening kurir, kemudian langsung diteruskan ke rekening pelaku," ujar Victor ketika dihubungi KONTAN. Modus kejahatan ini bermula saat pelaku menawarkan perangkat aplikasi antivirus melalui pesan layanan di internet kepada korban pengguna e-banking. Setelah korban mengunduh software palsu tersebut, malware akan secara otomatis masuk ke komputer dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut merupakan milik bank. Dengan begitu, pelaku dapat dengan mudah mengendalikan akun e-banking nasabah setelah mengetahui password korban. "Namun, pelaku tidak menguras rekening korban, hanya membelokkan ke rekening kurir jika korban melakukan transaksi keuangan melalui e-banking," tutur Victor.

Dalam aksi kejahatannya tersebut, pelaku merekrut WNI sebagai kurir dengan kedok kerjasama bisnis sehingga kurir sendiri tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening mereka merupakan hasil pembobolan. Victor menjelaskan pelaku menjanjikan kurir dapat mengambil 10 persen dari dana yang masuk dan sisanya dikirimkan ke rekening di Ukraina melalui Western Union. Perekrutan kurir ini dilakukan secara acak dengan mengaku kerjasama bisnis perdagangan seperti kayu, kain, dan mesin. "Pelaku menjalin kerjasama dengan kurir di Indonesia. Pelaku mengatakan kalau dirinya akan berusaha di Indonesia tapi tidak memiliki rekening untuk menerima pembayaran dalam bentuk rupiah. Para kurir cuma diminta membuka rekening dan mentrasferkan uang yang masuk ke rekeningnya tersebut," jelas Victor.

Saat ini Bareskrim Polri tengah mendalami kasus ini dengan memeriksa keterangan dari enam orang kurir yang telah ditahan sebagai saksi. Penyidik, ujar Victor, telah mengantongi identitas pelaku dan akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengungkap jaringan sindikat pencurian uang nasabah ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah kurir diduga berjumlah ratusan orang yang tersebar diseluruh penjuru tanah air. "Pelaku adalah penjahat profesional yang memahami betul IT. Semua kurir yang telah diperiksa sama sekali tidak menyadari jika mereka terlibat dalam pembobolan bank. Pelaku ada di luar negeri, kami telah mengontak interpol untuk membantu kami," tutur Victor. Namun, Victor enggan menyebutkan nama maupun inisial dari tiga bank tersebut karena masih dalam penyelidikan oleh Polri. Ia hanya menyebutkan ketiga bank tersebut ada yang berasal dari BUMN dan swasta. Ia mengungkapkan terdapat sekitar 300 nasabah dari ketiga bank tersebut yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 130 miliar yang berhasil dicuri pelaku. "Nanti bank akan kita panggil untuk melengkapi laporan.

Karena ada pihak bank yang telah mengembalikan uang nasabahnya ada yang belum," ujarnya. Menurutnya, Indonesia dengan salah satu jumlah pengguna internet terbesar di dunia akan menjadi sasaran empuk dari tindak kejahatan dengan media online, terutama banyak masyarakat yang masih menggunakan software palsu sehingga rentan diretas. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Irwan Lubis, mengaku pihaknya belum menerima laporan dari pihak bank, Bareskrim Polri, maupun institusi lainnya terkait kasus pembobolan dana nasabah di tiga bank ini. Meskipun begitu, Ia menegaskan bahwa OJK telah meminta kepada bank untuk meningkatkan pengamanan teknologi informasi pada sistem internet banking. "OJK belum menerima laporan baik dari bank maupun dari pihak atau intitusi lain. Pada 9 Maret 2015 yang lalu, OJK sudah meminta kewaspadaan bank dan meningkatkan IT security pada layanan internet banking mereka," tuturnya kepada KONTAN.

Selain meminta kepada pihak bank, Irwan juga menekankan kepada para nasabah untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam bertransaksi dengan menggunakan internet banking terutama dengan menggunakan komputer yang rentan terserah virus. Ia memberi saran kepada para nasabah jika terdapat instruksi yang tidak lazim dan meragukan pada saat transaksi harap segera menghubungi call center bank masing-masing. "Nasabah juga diminta untuk selalu waspada dalam bertransaksi via internet. Kalau ada istruksi yang tidak lazim segera hubungi call center bank," ujar Irwan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial). OJK diberikan kewenangan memberikan izin, mengatur, mengenakan sanksi, dan mengawasi setiap aktivitas perbankan di Indonesia.(

- portal berita pada portalku.net -

KPK Jangan Berhenti di Ardriansyah



Operasi Tangkap Tangan/OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang kader PDI Perjuangan bernama Ardiansyah, Kongres PDIP di Bali, merupakan signal kuat bahwa korupsi dan benalu-benalu yang mau kaya raya masih sangat banyak. "Karena itu bagi mereka mau di kongres ke atau dimanapun ketika ada kesempatan korupsi, maka korupsi akan terjadi tanpa beban apapun," ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus dalam keterangan persnya, Sabtu (11/4).

Yang menjadi perhatian, menurut Petrus, semakin sempitnya ruang gelap untuk melakukan transaksi suap, sehingga arena kongres pun dijadikan pilihan tempat yang strategis. Selain itu apakah hanya Adriansyah yang menerima suap dari sekian banyak anggota DPR terkait posisinya di komisi. KPK harus mengembangkan secara lebih luas keterlibatan anggota lain di komisi tempat Adriansyah, sebagai penghubung untuk memuluskan sebuah kasus disertai imbalan.

"KPK harus melakukan pengembangan penyidikan tidak hanya terbatas pada kasus Ardiansyah akan tetapi juga KPK harus mengembangkan kasus tersebut dan kemana saja mengalirnya," tegasnya. Di sisi lain, sikap PDIP yang sesumbar tidak akan membela kader korupsi, namun seiring dengan berjalannya waktu justru sebaliknya. Bukannya dipecat, mereka diberi kedudukan terhormat di struktur partai. Petrus pun mencontohkan, Rochmin Dahuri, Panda Nababan dan lainnya. "Karena itu TPDI menilai ini sangat penting untuk penegakan hukum dan demi membersihkan nama partai manakala proses hukum lebih lanjut dapat membuktikan sebaliknya," tambahnya

- portal berita pada portalku.net -

Untuk Kembali jadi Ketum, Anggota DPR dari Demokrat Akan Sumbang Dana untuk SBY


BOGOR - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp9 miliar.


Maka untuk pencalonannya kembali sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat mendatang, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat akan menyumbang sejumlah uang. 

"Kita akan celengan. Iuran, kita anggota dewan iuran," kata Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Agung Budi Santoso di Hotel Novus Giri, Cipanas, Bogor, Minggu 29 Maret 2015. 

Agung menjelaskan, nantinya sumbangan yang dikumpulkan dari anggota Fraksi Demokrat ini akan ditentukan nominalnya. 

"Ya untuk anggota dewan akan ditentukan (nilainya) sekian," jelasnya. 

Adapun upaya pemaksaan aklamasi terhadap SBY, dia menjelaskan, SBY tidak pernah memaksakan aklamasi. Tetapi ini murni dari keinginan para pemilik suara yaitu pimpinan DPD dan DPC yang ingin SBY memimpin lagi.

"Dari keinginan itu kita sampaikan ke SBY, kita mohon Pak SBY memimpin lagi Partai Demokrat periode sekarang," terang Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.

- portal berita pada portalku.net -

Pro Kontra Remisi untuk Napi Koruptor, haruskah ?



Portalku.nrt. Plt pimpinan KPK, Johan Budi, mengatakan lembaganya menolak jika remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk semua tindak pidana diperlakukan sama. Apalagi untuk terpidana kasus korupsi. Johan  mengingatkan korupsi telah disepakati bersama sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatan korupsi tersebut. “Kalau semua disamakan maka tidak adil, jadi kalau remisi untuk terpidana korupsi, narkotika, terorisme dan maling ayam itu sama, ya tidak begitu,” kata Johan Budi di Jakarta di Jakarta, Selasa (24/3).

Pernyataan itu dilontarkan Johan menanggapi rencana revisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata yang diwacanakan Menkumham, Yasonna H. Laoly. Menurut Johan, jika revisi dalam rangka mengembalikan kewenangan Kemenkumham dalam memberikan remisi dan PB tanpa melibatkan institusi lain maka sah-sah saja. Tetapi jika semangatnya untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua terpidana, Johan meminta Yasonna berhati-hati. Jangan sampai gagasan itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang diusung pemerintahan Jokowi-JK.

Johan mengatakan harus ada semangat yang berbeda terhadap koruptor karena tindakan yang diperbuatnya menyengsarakan masyarakat luas. Baginya, tujuan pemberantasan korupsi bukan saja mengembalikan uang negara yang dirampok tapi juga menimbulkan efek jera.

PP No. 99 Tahun 2012, kata Johan, menyeleksi serius pelaku tindak pidana korupsi yang mau mendapat remisi dan PB. Diantaranya, harus mendapat rekomendasi dari institusi penegak hukum, menjadi justice collaborator dan bukan pelaku utama tindak kejahatan yang dilakukannya. “PP No. 99 Tahun 2012 itu penting untuk menyeleksi pemberian remisi dan PB agar tidak diobral,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengakui dalam rapat kerja dengan Kemenkumham beberapa waktu lalu beberapa anggota Dewan mengusulkan revisi beleid pemerintah tersebut. Arsul sendiri lebih menunggu perubahan perundang-undangan acara pidana. “Sebelum ada imbangannya, khususnya kepada narapidana kasus korupsi, maka akan tercipta ketidakadilan bagi narapidana untuk kasus lain,” ujar Asrul.

Menurut Asrul, PP No. 99 Tahun 2012 tidak diskriminatif terhadap terpidana kasus korupsi. Sebab, syarat untuk mengajukan remisi hanya dua yakni menjadi justice collaborator dan mengembalikan uang pengganti.

Staf Ahli Menkumham Bidang Pelanggaran HAM, Ma'mun, mengatakan Menteri Yasonna menginginkan sistem peradilan pidana yang proporsional. Masing-masing institusi melaksanakan kewenangannya sebagaimana aturan. “Misalnya, KPK kan tidak berwenang mengatur soal remisi,” paparnya.

Menurut dia, Menteri pada dasarnya tidak menyamakan semua narapidana untuk mendapatkan remisi dan PB. Tapi juga tidak ingin menutup peluang narapidana untuk mendapatkannya. “Kami setuju korupsi sebagai kejahatan luar biasa tapi peluang mereka (terpidana korupsi,-red) mendapat remisi jangan ditutup. Makanya itu hukuman harus seberat beratnya, bukan malah mencabut hak untuk mendapat remisi dan PB,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Pemberi Kerja Yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Kesehatan Akan Diberi Peringatan Mulai Juli 2015

Portalku.net. Pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan akan diberi peringatan. Sudah ada MoU Asosiasi Pengusaha dan BPJS Kesehatan.


Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut,  sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan penerapan sanksi sebagaimana perintah PP No. 86 baru mulai diterapkan pada Juli 2015. Selain untuk memberikan waktu sosialisasi, penundaan itu juga kesepakatan dengan para pengusaha. Chazali menunjuk nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Desember 2014. Inti MoU kedua lembaga ini adalah masa aktivasi kepesertaan atau pembayaran iuran bagi pemberi kerja anggota Apindo bisa diundur sampai Juni 2015.

Ketika pemberi kerja belum mendaftarkan diri dan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan sampai Juni 2015 maka akan diberikan peringatan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, dikatakan Chazali, Juli 2015 sanksi yang termaktub dalam PP No. 86 Tahun 2013 itu akan diterapkan. “BPJS akan mengingatkan pemberi kerja yang bandel-bandel. Juli 2015 sanksi itu baru kita kedepankan,” kata Chazali kepada hukumonline dalam diskusi di kantor BPJS Kesehatan pusat di Jakarta, Kamis (26/3).

Chazali menegaskan, MoU tersebut hanya berlaku untuk anggota Apindo yang mengalami kendala dalam mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Misalnya, pemberi kerja masih menjalin kontrak dengan asuransi swasta dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan dan membutuhkan coordination of benefit (COB). Bagi anggota Apindo yang tidak mengalami kendala itu maka wajib mendaftarkan kepesertaaan BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.

Untuk anggota Apindo yang mengalami kendala tersebut, Chazali menjelaskan ketika mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan maka pemberi kerja yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari pengurus Apindo. Jika tidak mengantongi surat keterangan tersebut maka pemberi kerja itu dianggap melewati batas waktu pendaftaran BPJS Kesehatan.

Menanggapi itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri, Jamaludin, mengatakan pemberi kerja yang mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan lewat 1 Januari 2015 harusnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PP No. 86. Menurutnya, MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo itu tidak bisa menegasikan ketentuan Peraturan Pemerintah.

“Tidak logis jika PP No. 86 Tahun 2013 itu tidak bisa diterapkan karena ada MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo. Posisi PP dan Perpres lebih tinggi dibanding MoU itu,” kata pria yang disapa Jamal itu di Jakarta, Sabtu (28/3).

Jamal menekankan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh harusnya sudah efektif 1 Januari 2015. Itu selaras dengan amanat Perpres No. 111 Tahun 2013. Namun, masih banyak pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut. Ironisnya, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pihak berwenang terhadap pelanggaran itu. Akibatnya, banyak buruh dan keluarganya yang belum mendapat jaminan kesehatan. Sehingga buruh harus menanggung biaya sendiri ketika dirinya dan keluarga sakit.

Jamal berpendapat MoU itu sangat merugikan buruh karena jaminan kesehatan lewat BPJS Kesehatan tidak bisa dirasakan buruh sejak 1 Januari 2015. Ia mencatat dalam MoU itu ada ketentuan yang menyebut BPJS Kesehatan dan Apindo sepakat proses aktivasi kepesertaan diselesaikan paling lambat 30 Juni 2015. Kemudian, sanksi pelayanan publik sebagaimana diatur PP No. 86 Tahun 2013 tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah registrasi.

Akibat MoU itu, Jamal menjelaskan banyak perusahaan yang tadinya akan mendaftar dan membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan membatalkan rencana tersebut. Para pemberi kerja menganggap dengan MoU, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi badan usaha diundur.

Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan juga belum berjalan. Jamal mencatat jumlah pengawas di BPJS Kesehatan sangat minim dan kapasitas serta kredibilitasnya mandul. Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan, kepolisian dan kejaksaan. “PP No. 86 Tahun 2013 harus ditegakkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan badan usaha,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto, menurut Ichsan


JAKARTA -- Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

"Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika," ujar Ichsanuddin ketika dihubungi Republika, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga.

- portal berita pada portalku.net -