POPULAR POST

Showing posts with label Pemerintahan. Show all posts
Showing posts with label Pemerintahan. Show all posts

Patrice Rio Capella Hari Ini Siap Dengarkan Dakwaan di Pengadilan Tipikor



Bekas Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dijadwalkan bakal mendengarkan dakwaan dalam sidang perdana dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2015) hari ini. Kuasa hukum Rio, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah siap untuk menghadapi sidang perdana untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK. "Kami siap menghadapi sidang hari ini dan seterusnya," kata Maqdir lewat pesan singkat.

Diketahui, Rio menjadi tersangka kasus suap kepada anggota DPRD terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Sidang bekas anggota Komisi III DPR RI ini, rencananya akan digelar pada pukul 09.00 WIB. Sedangkan majelis hakim yang mengadilinya dipimpin oleh Hakim Artha Theresia Silalahi. Sementara itu, anggota majelis terdiri dari Hakim Sinung Hermawan, Hakim lbnu Basuki Widodo, Hakim Joko Subagyo serta Hakim Sigit. Sekadar diketahui, Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 15 Oktober 2015 lalu. Lembaga antirasuah ini juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif,

Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Rio Capella terjerat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara dugaan korupsi dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dia telah ditahan sejak 23 Oktober 2015 lalu untuk 20 hari pertama. Dia diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp200 juta dari Gatot serta Evy melalui rekannya Fransisca Insani Rahesti yang juga bekerja di kantor hukum milik pengacara senior OC Kaligis. Rio Capella disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- portal berita pada portalku.net -

Inilah rincian Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III



Untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi yang tengah melilit perekonomian Indonesia, hari ini, Rabu (7/10) pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. Paket ini untuk melengkapi dua paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo September 2015 lalu. Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha. “Untuk kali ini pemerintah menambahkan satu hal lagi selain kemudahan dan kejelasan berusaha, yaitu menekan biaya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Istana Kepresidenan (7/10).

Seperti dikutip dari siaran pers Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III mencakup tiga wilayah kebijakan: Pertama, penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas Kedua, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Penurunan harga BBM, listrik dan gas Harga BBM Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015. Harga solar turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi maupun non-subsidi. Dengan penurunan ini harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.

Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter (Jamali) dan Rp 7.300 per liter (di luar Jamali). Harga Gas Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (millionbritish thermal unit). Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.

Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. “Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin. Tarif Listrik Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment). Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah. Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya. Perluasan Penerima KUR Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% , pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru,” ujar Darmin. Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal

  1. Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.
  2. Beberapa substansi pengaturan baru ini mencakup beberapa hal seperti:
  3. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);
  4. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam.

5.Kelengkapan perizinan prinsip: Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan; Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan. Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap): Hak Guna Usaha (HGU) dari semula 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektare , dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektare Perpanjangan/ pembaruan HGU dari semula 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektare atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektare Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari semula 20 – 50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (luas lahan di atas 15 hektare) Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari semula 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 hektare) Hak Atas Tanah dari semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja saja Penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi2 hari kerja 

Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.
- - portal berita pada portalku.net -

Usai April, PNS Bisa Tarik Dana Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan


PORTALKU.NET - Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah merampungkan perangkat hukum teknis atau regulasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu seiring mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan terhitung Juli 2015 BPJS. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Nasrudin mengatakan, ada tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan satu (Peraturan Presiden (Perpres) terkait BPJS Ketenagakerjaan yang menunggu proses penyelesaian. "Berbicara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu regulasinya, maupun pelaksanaannya, saat ini ada tiga PP dan satu Perpres masih pembahasan terkait BPJS ketenagakerjaan baik PP jaminan kecelakaan dan kematian mati, jaminan hari tua RPP jaminan pensiun, satu perpres pembentukan tim seleksi dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/4/2015).
 
Nantinya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pekerja namun akan menjamin kelangsungan hidup di hari tua. "RPP JKK dan JKN sudah harmonisasi belakangan ada permintaan PNS dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan tapi dimasukkan Taspen. Tapi itu akan menjadi trauma seperti dulu Askes cepat dan bagus begitu digabung PNS TNI-Polri dengan seluruh rakyat Indonesia ke BPJS Ketenagakerjaan agak tersendat," kata dia. Kendati demikian, Nasrudin mengungkapkan trauma ini sendiri tidak perlu berlebihan lantaran dua bentuk jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematiaan (JKM) bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Jaminan hari tua dan pensiun PNS TNI Polri msh di tangani Taspen sampai tahun 2029.
 
Kalau BPJS Ketenagakerjaan bisa kelola pensiunan TNI-Polri sebelum tahun 2029 ya bisa-bisa saja, atau sebelum tahun itu misalnya bisa tahun 2016, 2020 bisa yang penting BPJS Ketenagakerjaan fokus dikelola dengan baik sehingga tidak ada salahnya mereka bisa bergabung," jelasnya. Oleh karena itu Kemenkumham akan menyerahkan tahapan regulasi ketenagakerjaan tersebut ke pihak Menkokesra. "Jadi begini kita ada tahapan minggu depan ditingkat harmonisasi tingkat eselon 1, bila tidak putus kita naikan ke tingkat Menkokesra, lalu naikkan ke presiden. April ini harus selesai regulasi BPJS Ketenagakerjaan dan perlu disosialisasikan terlebih dahulu minimal dua bulan sebelum resmi beroperasi, jangan sampai seperti BPJS Kesehatan yang kurang sosialisasi," tandas dia.

- portal berita pada portalku.net -

Pro Kontra Remisi untuk Napi Koruptor, haruskah ?



Portalku.nrt. Plt pimpinan KPK, Johan Budi, mengatakan lembaganya menolak jika remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk semua tindak pidana diperlakukan sama. Apalagi untuk terpidana kasus korupsi. Johan  mengingatkan korupsi telah disepakati bersama sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatan korupsi tersebut. “Kalau semua disamakan maka tidak adil, jadi kalau remisi untuk terpidana korupsi, narkotika, terorisme dan maling ayam itu sama, ya tidak begitu,” kata Johan Budi di Jakarta di Jakarta, Selasa (24/3).

Pernyataan itu dilontarkan Johan menanggapi rencana revisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata yang diwacanakan Menkumham, Yasonna H. Laoly. Menurut Johan, jika revisi dalam rangka mengembalikan kewenangan Kemenkumham dalam memberikan remisi dan PB tanpa melibatkan institusi lain maka sah-sah saja. Tetapi jika semangatnya untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua terpidana, Johan meminta Yasonna berhati-hati. Jangan sampai gagasan itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang diusung pemerintahan Jokowi-JK.

Johan mengatakan harus ada semangat yang berbeda terhadap koruptor karena tindakan yang diperbuatnya menyengsarakan masyarakat luas. Baginya, tujuan pemberantasan korupsi bukan saja mengembalikan uang negara yang dirampok tapi juga menimbulkan efek jera.

PP No. 99 Tahun 2012, kata Johan, menyeleksi serius pelaku tindak pidana korupsi yang mau mendapat remisi dan PB. Diantaranya, harus mendapat rekomendasi dari institusi penegak hukum, menjadi justice collaborator dan bukan pelaku utama tindak kejahatan yang dilakukannya. “PP No. 99 Tahun 2012 itu penting untuk menyeleksi pemberian remisi dan PB agar tidak diobral,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengakui dalam rapat kerja dengan Kemenkumham beberapa waktu lalu beberapa anggota Dewan mengusulkan revisi beleid pemerintah tersebut. Arsul sendiri lebih menunggu perubahan perundang-undangan acara pidana. “Sebelum ada imbangannya, khususnya kepada narapidana kasus korupsi, maka akan tercipta ketidakadilan bagi narapidana untuk kasus lain,” ujar Asrul.

Menurut Asrul, PP No. 99 Tahun 2012 tidak diskriminatif terhadap terpidana kasus korupsi. Sebab, syarat untuk mengajukan remisi hanya dua yakni menjadi justice collaborator dan mengembalikan uang pengganti.

Staf Ahli Menkumham Bidang Pelanggaran HAM, Ma'mun, mengatakan Menteri Yasonna menginginkan sistem peradilan pidana yang proporsional. Masing-masing institusi melaksanakan kewenangannya sebagaimana aturan. “Misalnya, KPK kan tidak berwenang mengatur soal remisi,” paparnya.

Menurut dia, Menteri pada dasarnya tidak menyamakan semua narapidana untuk mendapatkan remisi dan PB. Tapi juga tidak ingin menutup peluang narapidana untuk mendapatkannya. “Kami setuju korupsi sebagai kejahatan luar biasa tapi peluang mereka (terpidana korupsi,-red) mendapat remisi jangan ditutup. Makanya itu hukuman harus seberat beratnya, bukan malah mencabut hak untuk mendapat remisi dan PB,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Pemberi Kerja Yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Kesehatan Akan Diberi Peringatan Mulai Juli 2015

Portalku.net. Pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan akan diberi peringatan. Sudah ada MoU Asosiasi Pengusaha dan BPJS Kesehatan.


Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut,  sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan penerapan sanksi sebagaimana perintah PP No. 86 baru mulai diterapkan pada Juli 2015. Selain untuk memberikan waktu sosialisasi, penundaan itu juga kesepakatan dengan para pengusaha. Chazali menunjuk nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Desember 2014. Inti MoU kedua lembaga ini adalah masa aktivasi kepesertaan atau pembayaran iuran bagi pemberi kerja anggota Apindo bisa diundur sampai Juni 2015.

Ketika pemberi kerja belum mendaftarkan diri dan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan sampai Juni 2015 maka akan diberikan peringatan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, dikatakan Chazali, Juli 2015 sanksi yang termaktub dalam PP No. 86 Tahun 2013 itu akan diterapkan. “BPJS akan mengingatkan pemberi kerja yang bandel-bandel. Juli 2015 sanksi itu baru kita kedepankan,” kata Chazali kepada hukumonline dalam diskusi di kantor BPJS Kesehatan pusat di Jakarta, Kamis (26/3).

Chazali menegaskan, MoU tersebut hanya berlaku untuk anggota Apindo yang mengalami kendala dalam mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Misalnya, pemberi kerja masih menjalin kontrak dengan asuransi swasta dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan dan membutuhkan coordination of benefit (COB). Bagi anggota Apindo yang tidak mengalami kendala itu maka wajib mendaftarkan kepesertaaan BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.

Untuk anggota Apindo yang mengalami kendala tersebut, Chazali menjelaskan ketika mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan maka pemberi kerja yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari pengurus Apindo. Jika tidak mengantongi surat keterangan tersebut maka pemberi kerja itu dianggap melewati batas waktu pendaftaran BPJS Kesehatan.

Menanggapi itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri, Jamaludin, mengatakan pemberi kerja yang mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan lewat 1 Januari 2015 harusnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PP No. 86. Menurutnya, MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo itu tidak bisa menegasikan ketentuan Peraturan Pemerintah.

“Tidak logis jika PP No. 86 Tahun 2013 itu tidak bisa diterapkan karena ada MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo. Posisi PP dan Perpres lebih tinggi dibanding MoU itu,” kata pria yang disapa Jamal itu di Jakarta, Sabtu (28/3).

Jamal menekankan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh harusnya sudah efektif 1 Januari 2015. Itu selaras dengan amanat Perpres No. 111 Tahun 2013. Namun, masih banyak pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut. Ironisnya, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pihak berwenang terhadap pelanggaran itu. Akibatnya, banyak buruh dan keluarganya yang belum mendapat jaminan kesehatan. Sehingga buruh harus menanggung biaya sendiri ketika dirinya dan keluarga sakit.

Jamal berpendapat MoU itu sangat merugikan buruh karena jaminan kesehatan lewat BPJS Kesehatan tidak bisa dirasakan buruh sejak 1 Januari 2015. Ia mencatat dalam MoU itu ada ketentuan yang menyebut BPJS Kesehatan dan Apindo sepakat proses aktivasi kepesertaan diselesaikan paling lambat 30 Juni 2015. Kemudian, sanksi pelayanan publik sebagaimana diatur PP No. 86 Tahun 2013 tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah registrasi.

Akibat MoU itu, Jamal menjelaskan banyak perusahaan yang tadinya akan mendaftar dan membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan membatalkan rencana tersebut. Para pemberi kerja menganggap dengan MoU, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi badan usaha diundur.

Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan juga belum berjalan. Jamal mencatat jumlah pengawas di BPJS Kesehatan sangat minim dan kapasitas serta kredibilitasnya mandul. Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan, kepolisian dan kejaksaan. “PP No. 86 Tahun 2013 harus ditegakkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan badan usaha,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto, menurut Ichsan


JAKARTA -- Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

"Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika," ujar Ichsanuddin ketika dihubungi Republika, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga.

- portal berita pada portalku.net -

Pemerintahan Jokowi Diprediksi Bertahan Hanya Setahun, citra Jokowi terus mengalami penurunan

JAKARTA—Umur  pemerintahan Presiden Jokowi diprediksi singkat karena dinamika politik dan kebijakan mantan gubernur DKI tersebut penuh dengan polemik dan kontroversial.


“Mungkin nggak bakal sampai satu tahun. Kesimpulan saya terlalu subuh mungkin, tapi melihat 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi, publik mulai meragukannya, ditambah banyak harapan yang tak terpenuhi sehingga berujung pada kekecewaan,” kata dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (24/1).  

Pria yang akrab dipanggil Ipang ini mencermati, semakin hari citra Jokowi terus mengalami penurunan sangat signifikan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, ujarnya, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintahan Jokowi mulai melemah karena rakyat dan pendukung dan relawannya sudah mulai meninggalkan. 

“Kritikan dan masukan yang banyak, namun terkesan ia cuek bebek seperti tak didengar, ini jelas semakin mempertinggi tempat jatuh Presiden Jokowi,” kata peneliti politik IndoStrategis ini menegaskan.

- portal berita pada portalku.net -