POPULAR POST

Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Patrice Rio Capella Hari Ini Siap Dengarkan Dakwaan di Pengadilan Tipikor



Bekas Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dijadwalkan bakal mendengarkan dakwaan dalam sidang perdana dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2015) hari ini. Kuasa hukum Rio, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah siap untuk menghadapi sidang perdana untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK. "Kami siap menghadapi sidang hari ini dan seterusnya," kata Maqdir lewat pesan singkat.

Diketahui, Rio menjadi tersangka kasus suap kepada anggota DPRD terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Sidang bekas anggota Komisi III DPR RI ini, rencananya akan digelar pada pukul 09.00 WIB. Sedangkan majelis hakim yang mengadilinya dipimpin oleh Hakim Artha Theresia Silalahi. Sementara itu, anggota majelis terdiri dari Hakim Sinung Hermawan, Hakim lbnu Basuki Widodo, Hakim Joko Subagyo serta Hakim Sigit. Sekadar diketahui, Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 15 Oktober 2015 lalu. Lembaga antirasuah ini juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif,

Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Rio Capella terjerat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara dugaan korupsi dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dia telah ditahan sejak 23 Oktober 2015 lalu untuk 20 hari pertama. Dia diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp200 juta dari Gatot serta Evy melalui rekannya Fransisca Insani Rahesti yang juga bekerja di kantor hukum milik pengacara senior OC Kaligis. Rio Capella disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- portal berita pada portalku.net -

Tak Terapkan PTSP, Pemda Terancam Sanksi



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menengaskan, pemerintah daerah (pemda) yang belum menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan dikenakan sanksi berupan pengurangan atau pencabutan dana alokasi daerah. Menurut Tjahjo, hingga saat ini masih ada 44 kabupaten dan sembilan kotamadya yang belum menerapkan PTSP.

"Tingkat satu (provinsi) sudah semua, tingkat dua (kabupaten/kota) ini kalau tidak segera menerapkan, maka ada sanksinya," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis Menurut Tjahjo, pemerintah saat ini terus mendorong kebijakan paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah. Salah satu yang tertuang di dalamnya, adalah mempercepat pembangunan tata kelola yang efisien pemda di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Menpan mengusahakan memotong jalur birokrasi. Tujuannya menguatkan otonomi daerah," ujar dia. Tjahjo menambahkan, Kemendagri sudah mengembalikan 139 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah dan bisa menghambat investasi. "Kami mengundang para gubernur untuk meminta masukan. Yang kemarin dari 183 perda kami potong 139, juga termasuk Permendagri yang ingin kami ringkas,” tutur dia. Tak hanya itu, penguatan dari Kemendagri juga menyasar pada desa dan aparaturnya. Dana desa dan APBD, menurut Tjahjo, akan dipercepat pencairannya untuk program-program padat karya. "Besok akan kami lanjutkan penyerapan dan sebagainya, apa yg akan dialokasikan," tutur dia.

- portal berita pada portalku.net -

Novel Baswedan Sedang Tangani Kasus Suap Kader PDI-P



Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk tidak menahan penyidik KPK Novel Baswedan. Bagaimana jawaban Mabes Polri? Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2015) pukul 13.15 WIB. "Ini adalah masalah penegakan hukum dan perlu diingat ini adalah persoalan personal bukan masalah KPK-Polri. Saya rasa saat ini hubungannya KPK-Polri baik dan mereka juga tahu bagaimana hukum diproses. Oleh karena itu kami harap menghormati proses hukum di Polri," kata Anton saat ditanya wartawan tentang rencana pimpinan KPK mundur jika Novel Baswedan ditahan.

Saat ditegaskan kembali tentang instruksi Presiden Jokowi untuk tidak menahan Novel Baswedan, Anton kembali menegaskan bahwa itu adalah kewenangan penyidik. "Penegakan hukum adalah kewenangan penyidik. Saya belum tahu ada perintah dari Bapak Presiden," katanya. Anton kemudian menjelaskan pemeriksaan Novel Baswedan yang dilakukan di Mako Brimob Kelapa Dua. "Saya rasa itu tempat yang tenang, tidak ada yang mengganggu dan saya rasa itu sah-sah saja. Pak Novel juga diperiksa sesuai prosedur hukum ada yang mendampingi dan menyaksikan," terangnya. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk tidak menahan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Presiden juga telah berpesan agar Polri tidak membuat kontroversi lagi yang membuat lembaga penegak hukum tidak bersatu-padu dalam memberantas korupsi. "Tadi saya sudah perintahkan ke Kapolri agar tidak ditahan," ujar Jokowi kepada wartawan usai salat Jumat di Masjid Kottabarat, Solo, Jumat (1/5/2015). "Yang kedua, proses hukumnya harus berjalan adil dan transparan," tambahnya.

- portal berita pada portalku.net -

Lahirnya Konferensi Asia Afrika



Jakarta - Let a new Asia and a new Afrika be born, mari kita lahirkan Asia baru dan Afrika baru. Inilah judul pidato presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno di hadapan peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18 April 1955. Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Minggu (19/4/2015), pidato yang berapi-api menyentak dan berani itu menggugah semua peserta KAA yang terdiri dari pemimpin dan delegasi 29 negara Asia dan Afrika. KAA 1955 yang awalnya dipandang Negara Barat sebagai ide konyol dan sulit diwujudkan, menjelma menjadi kekuatan baru yang ditakuti Amerika Serikat dan Uni Soviet, 2 kekuatan yang mewakili Blok Barat dan Blok Timur.

Ide menyatukan negara-negara Asia dan Afrika digagas Indonesia dan didiskusikan dalam Konferensi Kolombo yang dihadiri Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Srilanka. Konferensi Kolombo dilanjutkan dengan pertemuan 5 negara tersebut di Bogor, Jawa Barat pada Desember 1954 dan merestui Indonesia sebagai tuan rumah KAA. 18 April 1955 ide mengumpulkan negara-negara Asia Afrika akhirnya benar-benar terjadi. Bandung diramaikan oleh rombongan pimpinan dan delegasi 29 negara Asia Afrika, serta warga yang menyambut gembira pelaksanaan KAA. KAA menjadi momentum hadirnya kekuatan baru selain Blok Barat dan Blok Timur. 18 April 1955 Gedung Merdeka menjadi tempat berlangsungnya KAA. Gedung Merdeka yang masih kokoh berdiri, juga akan menyambut pemimpin-pemimpin baru negara Asia Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA. Semangatnya masih sama, bekerjasama demi terciptanya kemajuan dan perdamaian dunia.

- portal berita pada portalku.net -

2 Pejabat Esselon II Pemkot Bekasi Dipertanyakan Moral dan Integritasnya



Seperti bermain air di dulang, terperecik muka sendiri, mungkin pepatah itu pantas untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Dalam rapat sidang paripurna DPRD Kota Bekasi yang di gelar pada Selasa (10/03/2015), seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD serta Walikota, Wakil Walikota dan seluruh SKPD beserta tamu undangan yang ada terlihat khidmat.

Namun sayang, saat Walikota Bekasi, Rahmat Effendi membacakan pidatonya terkait dengan visi misi Kota Bekasi, 2 anak buahnya terlihat asik mengalihkan pandangannya ke arah smartphone milik salah seorang darinya. Siapa sangka, dalam berjalannya paripurna yang khidmat, 2 orang itu adalah pejabat eselon II Pemkot Bekasi yang tampak sangat serius melototi gambar wanita bugil (porno-red) di salah satu media sosial (medsos) twitter di samrtphone miliknya dan sembari meluconi kata #hot #bugil #bispak yang di ucapnya.

Melihat hal itu, tanpa di sadari banyak awak media yang turut mengabadikan sejumlah gambar 2 pejabat yang sedang asik menonton itu. Seperti yang dilansir skornews.com pada laman milik beritabekasi.co.id, 2 pejabat eselon II itu adalah Staf Ahli Walikota Bekasi Bidang Pembangunan yang berinisial (JD), dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi (AR). Sungguh miris melihat kelakuan moral 2 pejabat di lingkup Pemkot Bekasi ini.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasikan kepada yang bersangkutan, membantah melihat gambar porno ketika paripurna sedang berlangsung. Beberapa keterangan awak media yang menyaksikan kejadian “spesial” tersebut mengungkapkan, bahwa (JD) terlihat santai ketika mengikuti jalannya Rapat Paripurna Istimewa. Tetapi saat diperhatikan lebih seksama ternyata (JD) asyik dengan wanita-wanita bugil dalam smartphonenya, bahkan (JD) sempat memperlihatkan gambar tersebut kepada (AR) yang tepat berada di sebelahnya.

“Kirain lagi serius dengerin pidato Walikota Bekasi, ternyata lagi mantengin foto-foto wanita bugil di handphonenya,” ungkap wartawan Palapa Pos, Alam sesaat setelah kejadian. Selain itu, Yahya wartawan Reaksi Bekasi yang senada dengan Alam juga menuturkan kejadian tersebut, saat dirinya sedang serius menyimak pidato Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat Rapat Paripurna Istimewa tersebut, 2 Pejabat eselon II itu sedang asik nampak melihat foto-foto wanita bugil di smartphonenya. “Posisi saya pas di sisi pagar kayu sudut kanan belakang balkon atas, ketika melihat kebawah, pandangan saya tepat mengarah ke pejabat yang ngeliatin foto wanita bugil lewat handphone nya yang berlayar besar,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

IMM Ajak Mahasiswa Turun ke Jalan Tagih Janji Jokowi



Pemerintahan Jokowi-JK memang merupakan pemerintahan yang merakyat. Namun merakyat di sini dalam konotasi menyengsarakan rakyat. Begitu kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Taufan Putra Revolusi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu, 11/4).

Untuk itu ia menyerukan kepada para mahasiswa untuk kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat. "Mahasiswa harus kembali ke jalan. Tuntut presiden memperhatikan wong cilik yang makin terhimpit akibat semua harga naik, rupiah melemah, dan subsidi dicabut. Kami (IMM) menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia darimana pun latar belakangnya, untuk sama-sama berjuang. Tidak ada pilihan lain selain turun ke jalan, dan meminta pertangungjawaban presiden," tegasnya. Pemerintah, masih lanjut Taufan, harus bertanggung jawab atas beberapa kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Seperti menyerahkan harga BBM pada pasar, kemerosotan nilai tukar rupiah yang tak kunjung tertanggulangi. "Termasuk kebijakan memperpanjang izin ekspor PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport. Serta mengecam keteledoran Jokowi yang kecolongan menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang tunjangan DP mobil pejabat," ujarnya. Sebagai langkah konkret, DPP IMM akan menggelar mimbar bebas di depan Gedung Dakwah Muhammadiyah pada Senin (14/4). Acara ini akan dihadiri pimpinan daerah dan cabang IMM terdekat serta beberapa perwakilan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sementara pada hari Jumat (17/4) akan digelar Salat Jumat Perlawanan di depan Istana Merdeka Jakarta. "Semua itu untuk menagih Janji Jokowi melaksanakan agenda Trisakti yang nyata berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bukan hanya korporat. Dan jika tak diindahkan, maka IMM akan mengepung istana dan menuntut Jokowi-JK mundur," tandasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Tunjangan Uang Muka Mobil Pejabat



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara sebesar Rp 94,24 juta menjadi Rp 210,89 juta, dari sebelumnya Rp 116,65 juta. Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan harga kendaraan bermotor. Informasi mengenai kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bermotor untuk pejabat tersebut banyak menarik perhatian pembaca. Selain itu ada juga beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan, pertimbangan untuk pemberian uang muka bagi untuk pembelian kendaraan perorangan adalah untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lembaga Negara. Pada Pasal 1 Perpres No. 68 Tahun 2010 disebutkan, yang dimaksud dengan pejabat negara pada Lembaga Negara adalah:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red);
3. Hakim Agung Mahkamah Agung;
4. Hakim Mahkamah Konstitusi;
5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Anggota Komisi Yudisial.

“Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan 6 (enam) bulan setelah dilantik,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres No. 68/2010 itu.

Periode sebagaimana dimaksud bagi Hakim Mahkamah Agung adalah per lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas uang muka untuk periode lima tahun kedua dan seterusnya hanya diberikan apabila sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari dua tahun.

- portal berita pada portalku.net -

Golkar Agung Laksono Tak Khawatir Hadapi Putusan Sela PTUN



Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku pihaknya tak khawatir dengan keluarnya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia melihat ada sisi positif dalam putusan tersebut.
 
"Sebetulnya kita lihat dari keputusan yang di pengadilan PUTN ada nilai positifnya terhadap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Agung Laksono," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Sisi positif itu, kata dia, putusan PTUN memiliki arti bahwa pengadilan mengonfirmasi kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Ancol. Kendati pelaksanaannya itu ditunda. "Terkait dengan keputusan PTUN Jakarta bahwa keputusan tersebut bersifat sela dan tidak menganggu proses keabsahan Menkumham.
 
Keputusan PTUN itu adalah menunda pelaksanaan SK Menkumham dan tidak bersifat menggugurkan," jelas Agus. Senada dengannya, Zainudin Amali selaku Sekjen Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono mengatakan, kendati ada putusan sela PTUN, kepengurusan Agung Laksono tetap sah. "Menkumham sudah jelas bahwa dalam kepengurusan yang sah adalah DPP kubu Agung Laksono.
 
SK tidak dibatalkan tapi belum dieksekusi saja. Hal-hal yang belum dilakukan dari 23 Maret 2015 sampai sebelum 1 April 2015 itu masih berlaku. Kantor tetap kita. Kitalah yang sah," jelas Zainudin. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya memutuskan menunda pelaksanaan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Mekumham) Yasonna Laoly. Putusan menkumham itu mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono.

- portal berita pada portalku.net -

Anggota DPRD Cantik ini Sukses Redakan Amarah Demonstran


PORTALKU.NET, Malang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang, Jawa Timur, berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang. Massa mengkritik aksi penyerangan sekretariat HMI Jakarta oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. 

Massa yang berdatangan sejak pukul 10.00 WIB, meminta Presiden Jokowi turun dari jabatannya karena dinilai menyebabkan ketidakstabilan di berbagai bidang. 

Namun tuntutan itu tak bisa didengar anggota dewan. Sebab, seluruh anggota DPRD Kota Malang sedang menggelar sidang paripurna bersama Walikota Malang. Massa pun berusaha merangsek masuk ke dalam gedung dewan sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan mahasiswa.

Ketegangan seketika reda saat seorang anggota dewan bernama Ya'qud Ananda Gudban mendatangi demonstran. Politisi keturunan Arab-China itu sukses meredam ketegangan massa yang sudah hendak menerobos pagar. 

"Selamat datang ibu anggota dewan yang cantik, baik hati, dan tidak sombong," kata koordinator aksi Sahmawi, menyambut kedatangan Ya’qud, Selasa (31/3/2015).

Perempuan yang biasa disapa Nanda itu pun nenenangkan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. "Jangan sampai teknis mengalahkan substansi, sabar adik-adikku sayang. Jangan sampai bertindak anarkis," bujuk Nanda di depan massa aksi.

Mahasiswa pun segera duduk melingkar di hadapan perempuan yang juga Ketua Fraksi Hanura tersebut. "Dewan pasti menyuarakan aspirasi adik–adik mahasiswa. Tapi mohon bersabar, pimpinan dan seluruh anggota dewan sedang ada rapat paripurna dengan walikota," tutur Nanda.

Setelah beberapa menit berdialog, Nanda pun meninggalkan massa untuk kembali masuk ke dalam gedung dewan. Para mahasiswa pun bersabar menunggu selesainya sidang paripurna. "Baru kali ini kita mengalah dengan anggota dewan, gara-gara anggota dewannya cantik," celetuk seorang demonstran.

Untuk beberapa menit massa bersabar menunggu pimpinan dewan selesai sidang. Merasa lelah menunggu, massa kembali beringas. Mereka membakar ban bekas di depan gerbang gedung dewan yang dijaga puluhan petugas kepolisian. Beberapa mahasiswa juga melompati pagar gedung dewan setinggi 2 meter untuk masuk ke dalam gedung. Namun keinginan mereka masuk itu digagalkan petugas kepolisian.

Ketegangan kemudian mereda setelah Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono menemui para demonstran. Arif berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke DPR RI. "Kami hanya DPRD Kota, tapi aspirasi mahasiswa pasti kami sampaikan ke DPRD Provinsi dan DPR RI agar dijadikan bahan kajian." 

Usai dialog dengan pimpinan dewan, massa HMI pun membubarkan diri. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

- portal berita pada portalku.net -

Untuk Kembali jadi Ketum, Anggota DPR dari Demokrat Akan Sumbang Dana untuk SBY


BOGOR - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp9 miliar.


Maka untuk pencalonannya kembali sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat mendatang, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat akan menyumbang sejumlah uang. 

"Kita akan celengan. Iuran, kita anggota dewan iuran," kata Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Agung Budi Santoso di Hotel Novus Giri, Cipanas, Bogor, Minggu 29 Maret 2015. 

Agung menjelaskan, nantinya sumbangan yang dikumpulkan dari anggota Fraksi Demokrat ini akan ditentukan nominalnya. 

"Ya untuk anggota dewan akan ditentukan (nilainya) sekian," jelasnya. 

Adapun upaya pemaksaan aklamasi terhadap SBY, dia menjelaskan, SBY tidak pernah memaksakan aklamasi. Tetapi ini murni dari keinginan para pemilik suara yaitu pimpinan DPD dan DPC yang ingin SBY memimpin lagi.

"Dari keinginan itu kita sampaikan ke SBY, kita mohon Pak SBY memimpin lagi Partai Demokrat periode sekarang," terang Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.

- portal berita pada portalku.net -

Pro Kontra Remisi untuk Napi Koruptor, haruskah ?



Portalku.nrt. Plt pimpinan KPK, Johan Budi, mengatakan lembaganya menolak jika remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk semua tindak pidana diperlakukan sama. Apalagi untuk terpidana kasus korupsi. Johan  mengingatkan korupsi telah disepakati bersama sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatan korupsi tersebut. “Kalau semua disamakan maka tidak adil, jadi kalau remisi untuk terpidana korupsi, narkotika, terorisme dan maling ayam itu sama, ya tidak begitu,” kata Johan Budi di Jakarta di Jakarta, Selasa (24/3).

Pernyataan itu dilontarkan Johan menanggapi rencana revisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata yang diwacanakan Menkumham, Yasonna H. Laoly. Menurut Johan, jika revisi dalam rangka mengembalikan kewenangan Kemenkumham dalam memberikan remisi dan PB tanpa melibatkan institusi lain maka sah-sah saja. Tetapi jika semangatnya untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua terpidana, Johan meminta Yasonna berhati-hati. Jangan sampai gagasan itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang diusung pemerintahan Jokowi-JK.

Johan mengatakan harus ada semangat yang berbeda terhadap koruptor karena tindakan yang diperbuatnya menyengsarakan masyarakat luas. Baginya, tujuan pemberantasan korupsi bukan saja mengembalikan uang negara yang dirampok tapi juga menimbulkan efek jera.

PP No. 99 Tahun 2012, kata Johan, menyeleksi serius pelaku tindak pidana korupsi yang mau mendapat remisi dan PB. Diantaranya, harus mendapat rekomendasi dari institusi penegak hukum, menjadi justice collaborator dan bukan pelaku utama tindak kejahatan yang dilakukannya. “PP No. 99 Tahun 2012 itu penting untuk menyeleksi pemberian remisi dan PB agar tidak diobral,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengakui dalam rapat kerja dengan Kemenkumham beberapa waktu lalu beberapa anggota Dewan mengusulkan revisi beleid pemerintah tersebut. Arsul sendiri lebih menunggu perubahan perundang-undangan acara pidana. “Sebelum ada imbangannya, khususnya kepada narapidana kasus korupsi, maka akan tercipta ketidakadilan bagi narapidana untuk kasus lain,” ujar Asrul.

Menurut Asrul, PP No. 99 Tahun 2012 tidak diskriminatif terhadap terpidana kasus korupsi. Sebab, syarat untuk mengajukan remisi hanya dua yakni menjadi justice collaborator dan mengembalikan uang pengganti.

Staf Ahli Menkumham Bidang Pelanggaran HAM, Ma'mun, mengatakan Menteri Yasonna menginginkan sistem peradilan pidana yang proporsional. Masing-masing institusi melaksanakan kewenangannya sebagaimana aturan. “Misalnya, KPK kan tidak berwenang mengatur soal remisi,” paparnya.

Menurut dia, Menteri pada dasarnya tidak menyamakan semua narapidana untuk mendapatkan remisi dan PB. Tapi juga tidak ingin menutup peluang narapidana untuk mendapatkannya. “Kami setuju korupsi sebagai kejahatan luar biasa tapi peluang mereka (terpidana korupsi,-red) mendapat remisi jangan ditutup. Makanya itu hukuman harus seberat beratnya, bukan malah mencabut hak untuk mendapat remisi dan PB,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Pemberi Kerja Yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Kesehatan Akan Diberi Peringatan Mulai Juli 2015

Portalku.net. Pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan akan diberi peringatan. Sudah ada MoU Asosiasi Pengusaha dan BPJS Kesehatan.


Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut,  sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan penerapan sanksi sebagaimana perintah PP No. 86 baru mulai diterapkan pada Juli 2015. Selain untuk memberikan waktu sosialisasi, penundaan itu juga kesepakatan dengan para pengusaha. Chazali menunjuk nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Desember 2014. Inti MoU kedua lembaga ini adalah masa aktivasi kepesertaan atau pembayaran iuran bagi pemberi kerja anggota Apindo bisa diundur sampai Juni 2015.

Ketika pemberi kerja belum mendaftarkan diri dan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan sampai Juni 2015 maka akan diberikan peringatan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, dikatakan Chazali, Juli 2015 sanksi yang termaktub dalam PP No. 86 Tahun 2013 itu akan diterapkan. “BPJS akan mengingatkan pemberi kerja yang bandel-bandel. Juli 2015 sanksi itu baru kita kedepankan,” kata Chazali kepada hukumonline dalam diskusi di kantor BPJS Kesehatan pusat di Jakarta, Kamis (26/3).

Chazali menegaskan, MoU tersebut hanya berlaku untuk anggota Apindo yang mengalami kendala dalam mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Misalnya, pemberi kerja masih menjalin kontrak dengan asuransi swasta dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan dan membutuhkan coordination of benefit (COB). Bagi anggota Apindo yang tidak mengalami kendala itu maka wajib mendaftarkan kepesertaaan BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.

Untuk anggota Apindo yang mengalami kendala tersebut, Chazali menjelaskan ketika mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan maka pemberi kerja yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari pengurus Apindo. Jika tidak mengantongi surat keterangan tersebut maka pemberi kerja itu dianggap melewati batas waktu pendaftaran BPJS Kesehatan.

Menanggapi itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri, Jamaludin, mengatakan pemberi kerja yang mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan lewat 1 Januari 2015 harusnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PP No. 86. Menurutnya, MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo itu tidak bisa menegasikan ketentuan Peraturan Pemerintah.

“Tidak logis jika PP No. 86 Tahun 2013 itu tidak bisa diterapkan karena ada MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo. Posisi PP dan Perpres lebih tinggi dibanding MoU itu,” kata pria yang disapa Jamal itu di Jakarta, Sabtu (28/3).

Jamal menekankan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh harusnya sudah efektif 1 Januari 2015. Itu selaras dengan amanat Perpres No. 111 Tahun 2013. Namun, masih banyak pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut. Ironisnya, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pihak berwenang terhadap pelanggaran itu. Akibatnya, banyak buruh dan keluarganya yang belum mendapat jaminan kesehatan. Sehingga buruh harus menanggung biaya sendiri ketika dirinya dan keluarga sakit.

Jamal berpendapat MoU itu sangat merugikan buruh karena jaminan kesehatan lewat BPJS Kesehatan tidak bisa dirasakan buruh sejak 1 Januari 2015. Ia mencatat dalam MoU itu ada ketentuan yang menyebut BPJS Kesehatan dan Apindo sepakat proses aktivasi kepesertaan diselesaikan paling lambat 30 Juni 2015. Kemudian, sanksi pelayanan publik sebagaimana diatur PP No. 86 Tahun 2013 tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah registrasi.

Akibat MoU itu, Jamal menjelaskan banyak perusahaan yang tadinya akan mendaftar dan membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan membatalkan rencana tersebut. Para pemberi kerja menganggap dengan MoU, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi badan usaha diundur.

Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan juga belum berjalan. Jamal mencatat jumlah pengawas di BPJS Kesehatan sangat minim dan kapasitas serta kredibilitasnya mandul. Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan, kepolisian dan kejaksaan. “PP No. 86 Tahun 2013 harus ditegakkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan badan usaha,” pungkasnya.

- portal berita pada portalku.net -

Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto, menurut Ichsan


JAKARTA -- Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

"Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika," ujar Ichsanuddin ketika dihubungi Republika, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga.

- portal berita pada portalku.net -

Pemerintahan Jokowi Diprediksi Bertahan Hanya Setahun, citra Jokowi terus mengalami penurunan

JAKARTA—Umur  pemerintahan Presiden Jokowi diprediksi singkat karena dinamika politik dan kebijakan mantan gubernur DKI tersebut penuh dengan polemik dan kontroversial.


“Mungkin nggak bakal sampai satu tahun. Kesimpulan saya terlalu subuh mungkin, tapi melihat 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi, publik mulai meragukannya, ditambah banyak harapan yang tak terpenuhi sehingga berujung pada kekecewaan,” kata dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (24/1).  

Pria yang akrab dipanggil Ipang ini mencermati, semakin hari citra Jokowi terus mengalami penurunan sangat signifikan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, ujarnya, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintahan Jokowi mulai melemah karena rakyat dan pendukung dan relawannya sudah mulai meninggalkan. 

“Kritikan dan masukan yang banyak, namun terkesan ia cuek bebek seperti tak didengar, ini jelas semakin mempertinggi tempat jatuh Presiden Jokowi,” kata peneliti politik IndoStrategis ini menegaskan.

- portal berita pada portalku.net -

PKS: Alhamdulillah Polwan Boleh Berjilbab

JAKARTA -- Anggota Komisis III DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengapresiasi Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang secara resmi telah membolehkan penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia.


“Alhamdulillah, akhirnya peraturan resmi Polwan berjilbab keluar. Fraksi PKS  sangat mengapresiasi ini,“ kata politisi PKS ini dalam siaran persnya, Rabu (25/3).

Menurut Muzzammil ini merupakan perjuangan semua pihak, termasuk Mantan Kapolri, Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya. DPR dari Komisi III juga memperjuangkan hal ini dengan membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.

“Tokoh, ormas Islam, dan masyarakat juga terlibat menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial," ujar mantan Wakil Komisi III DPR ini yang memimpin langsung pengesahan alokasi anggaran jilbab Polwan pada APBN 2015 ini.

Surat keputusan itu, kata Muzzammil, merupakan kabar gembira bagi umat Islam, terutama Polwan yang ingin berjilbab. Pihaknya mengajak Polwan yang muslim untuk menggunakan jilbab.

Wakapolri telah menandatangani izin Jilbab bagi Polwan melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Dengan demikian, peraturan Kapolri (perkap) tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh Indonesia.

- portal berita pada portalku.net -

Pendidikan Politik Dini Minimalisir Kekerasan Pemilu

JAKARTA -- Pendidikan Politik sejak awal berperan penting mengurangi kekerasan yang terjadi dalam proses demokrasi pemilihan di Indonesia.

Kekerasan yang melekat dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini dinilai karena belum maksimalnya pendidikan politik kepada masyarakat.


Hal itu diungkapkan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadani dalam seminar nasional, 'Demokrasi, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Wilayah Pasca Konflik di Indonesia,' di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).

Ia mengatakan, peran partai politik amat dibutuhkan dalam hal pendidikan politik masyarakat tersebut. "Pendidikan politik parpol itu tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat hanya diributkan pada kontestasi pemilu saja, sehingga masyarakat mudah terprovokasi," ujarnya.

Menurutnya, jika pendidikan politik parpol dilakukan sejak awal tanpa menunggu detik-detik menuju penyelenggaraan pemilu, masyarakat akan lebih memahami penyelenggaraan demokrasi. Namun yang terjadi, masyarakat hanya berfokus terkait proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu bukan pada pendidikan politik yang sebenarnya.

Selain itu, menurutnya proses rekruitmen partai juga harus berjalan maksimal hingga tingkat cabang. Bahkan perlu juga, elite partai turun ke lapangan untuk mencegah adanya konflik dalam Pemilu.

"Elite partai harus turun ke basis untuk mencegah terjadinya konflik dan mendinginkan kontestasi pemilu," kata dia.

Ia menilai jika beberapa hal tersebut dilakukan, maka masyarakat bisa diberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan demokrasi yang menyeluruh. Selanjutnya, masyarakatlah yang berperan dalam pelaksanaan penyelenggaraan demokrasi.

"Sisanya bagian publik, publik juga harus cerdas agar tidak mudah terprovokasi karena kekerasan apapun alasannya tidak akan menguntungkan siapa-siapa," ujarnya.

JK: Ahok Bisa Jadi Legenda DKI Seperti Ali Sadikin, Asal...



Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa menjadi legenda seperti Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, asalkan bisa menahan emosi untuk tidak bicara kasar.

"‎Kemarin saya bicara pada Ahok, kau bisa jadi legenda kota juga seperti Ali Sadikin, tapi harus bekerja dengan benar, tapi tidak kasar. Boleh keras dan tegas, tapi jangan kasar," kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama dalam Peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia, di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Pria yang kerap disapa JK ini mengingatkan, bila Ahok tidak bisa menjaga ucapannya, maka ia akan menjadi legenda dengan rekam jejak yang buruk. Sebagai seorang pemimpin, JK menyarankan agar Ahok bisa menjaga sikapnya.

"Kalau begitu Anda jadi legenda orang yang kasar. Semua orang bisa jadi legenda, selama dia tentu bisa gerakkan masyarakat berbuat kebaikan," tutur JK.

‎Senin 23 Maret, JK mengundang Ahok ke Kantor Wapres pada sore hari. Dalam pertemuan tertutup selama 30 menit, Ahok diberi nasihat agar menjaga ucapannya sebagai seorang pemimpin.

Hal tersebut karena dalam sebuah wawancara khusus dengan satu media tele‎visi, Ahok melontarkan kata-kata kasar. Setelah mendengar nasihat JK, suami Veronica Tan ini berjanji untuk menahan diri tidak bicara kasar lagi.

‎"Memang saya lagi perbaiki untuk tidak menyampaikan kata-kata kasar," ucap Ahok. 

Warga Bandung Pergoki Ridwan Kamil Blusukan Malam Sendirian Tanpa Pengawal dan Tanpa Wartawan


Salah seorang warga Bandung bernama Inu Isnaeni Sidiq menceritakan bahwa dirinya pada selasa 17 Maret 2015 malam, memergoki Walikota Bandung Ridwan Kamil sedang blusukan malam dengan tanpa didampingi pengawal ataupun wartawan, “Baru saja pada jam 22:30 malam ketemu Kang Emil di Braga lagi ngecek kemajuan proyek perbaikan gorong-gorong dan trotoar. 

Sendirian tanpa pengawalan dan tanpa disertai wartawan untuk pencitraan,” ungkap Inu Isnaeni sebagaimana dilansir fimadani.com. Inu Isnaeni Siddiq menceritakan bahwa ketika dirinya ketemu Ridwan Kamil, dirinya sedang menemani 4 orang rekannya dari Jepang yang sedang berkunjung di kota Bandung. Saat itu Ridwan Kamil menyampaikan permintaan maaf kepada Inu Isnaeni Siddiq dan 4 turis Jepang atas ketidaknyamanan yang dirasakan karena pemerintah Kota Bantung tengah memperbaiki pedestrian, jalan khusus pejalan kaki. 

“Sorry for the inconvenient because we are fixing the pedestrian” Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maafnya dalam bahasa Inggis. 4 Orang Jepang yang bersama Inu Isnaeni Siddiq mengaku terkejut setelah mengetahui orang yang meminta maaf adalah walikota Bandung. “Teman-teman orang Jepang sendiri pun kaget ketika saya beritahukan bahwa yang menyapa adalah Pak Walikota karena di negara seperti Jepang sekalipun katanya sulit menemukan pejabat yang begitu bersahaja dan rela berjalan sendirian pada larut malam untuk melihat perkembangan kota yang menjadi amanahnya di saat kebanyakan warganya sudah terlelap,” papar Inu Isnaeni. Blusukan Ridwan Kamil malam-malam untuk memastikan program yang direncanakan berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan. Ia tidak hanya mengandalkan laporan dan simbolisasi lalu mencitrakannya di media massa, tetapi memantaunya langsung dengan mata kepala sendiri tanpa sorotan kamera. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil mengingatkan gaya kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khatab, berjalan malam-malam sendirian untuk melihat kondisi rakyatnya.

Menyenter Batu Akik saat Sidang Paripurna DPRD


Anggota DPRD Sulsel, M Rajab, Menyinari batu cincin milik legislator lainnya, 

Abdul Hafid saat berlangsungnya Sidang Paripurna di kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (24/2/2015). Paripurna dengan agenda Penyampaian masa reses masa sidang I tahun 2015 ini dihadiri Sekda, Abdul Latief.

China: Lee Kuan Yew Punya "Pengaruh Unik"


BEIJING, China memuji pendiri dan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sebagai "negarawan Asia yang memiliki pengaruh unik". Pujian China tersebut disampaikan pada Senin (23/3/2015) setelah Lee meninggal pada usia 91 tahun. "Dia juga seorang ahli strategi yang menganut nilai-nilai Timur dan perspektif internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei dalam sebuah pernyataan yang di-post di dunia maya. Hong mengatakan, Lee merupakan "kreator dan pendiri" hubungan antara negara kota itu, yang penduduknya secara etnis mayoritas China, dengan negara berpenduduk terpadat di dunia tersebut. 

Hong memuji Lee karena membuat "kontribusi bersejarah" untuk hubungan tersebut. China menyatakan "belasungkawa yang mendalam dan perhatian yang tulus kepada pemerintah Singapura, rakyat negara itu, dan keluarga Lee Kuan Yew atas kematiannya," kata Hong. Lee mendominasi politik Singapura selama lebih dari setengah abad. Model disiplinnya yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai contoh bagi para pemimpin komunis China saat mereka memulai reformasi. Sementara itu, Lee sejak awal mengidentifikasi China sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Portal web China, Netease, mengatakan, Lee telah mengunjungi Negara Tirai Bambu itu 33 kali sejak 1976.