POPULAR POST

Showing posts with label Training Perpajakan. Show all posts
Showing posts with label Training Perpajakan. Show all posts

Kasus Prosedur Pemeriksaan Pajak : Pembahasan SPHP tanpa adanya undangan. Bolehkah?




Kasus Prosedur Pemeriksaan Pajak : Pembahasan SPHP tanpa adanya undangan. Bolehkah?
Pengalaman sebagai pemeriksa pajak menggugah penulis untuk mengangkat tema ini. Dalam berbagai diskusi di kantor (dahulu) sering terdapat beda pandangan dalam melihat prosedur pemeriksaan yang diatur di dalam 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Dalam prakteknya, dengan berbagai macam kondisi wajib pajak, seperti misalnya kendala jarak atau kendala lainnya seperti “mepetnya” waktu pemeriksaan mengakibatkan ada beberapa prosedur yang “bisa” dilewati. Atau misalnya apakah undangan pembahasan boleh ditandatangani supervisor? mengingat kadangkala ketika wajib pajak datang dan bawa tanggapan, wp terkadang “memaksa” untuk langsung dilakukan pembahasan dan minta seluruh tim dan kepala kantor tanda tangan, dan kondisi ketika itu kepala kantor sedang tidak ada dan tidak ada Pjs karena hanya tidak ditempat saja. Lalu.
Kembali ke masalah, apakah undangan pembahasan akhir harus dibuat ?
Katakanlah tiba-tiba wajib pajak datang tanpa diundang, dan langsung meminta pembahasan akhir saat itu juga dengan alasan lokasi kantor yang jauh dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
Di beberapa Kanwil DJP yang pernah penulis temukan, ada beberapa wajib pajak memenangkan keberatannya dengan alasan prosedur tidak dilakukan yaitu undangan pembahasan, sehingga proses SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) harus diulang lagi. Lalu bagimana jika tujuan pemeriksaannya adalah SPT PPh atau PPN Lebih Bayar yang “katakanlah” sudah jatuh tempo? Apakah mengembalikannya ke proses atau prosedur SPHP akan menjadikan konflik baru ?
Kalau kita lihat di dalam pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP berbunyi :
“...membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  • penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  • pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 
Penjelasannya menyatakan :
“Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan”.
Wewenang atributif dan prerogatif Dirjen Pajak
Pengertian kekhilafan secara implisit disebutkan dalam Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) UU KUP, yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak gagal dalam menjalankan kewajiban administrasinya secara self-assesment akibat ketidakpahaman atau ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Wewenang Pasal 36 ayat (1) UU KUP pada hakikatnya adalah wewenang untuk memberikan atau memulihkan rasa keadilan Wajib Pajak yang karena suatu sebab menjadi terganggu. Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, wewenang yang diberikan adalah wewenang untuk menilai apakah dari sisi moral Wajib Pajak dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, sehingga pada hakikatnya merupakan kewenangan seorang hakim (sumber : https://rusdiyanis.wordpress.com/).
Sesuai pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP, salah satu yang bisa membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) adalah pemeriksaan yang dilalakukan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, lalu timbul perdebatan atau pertanyaan baru lagi, apakah sah pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanpa dilakukan undangan pembahasan ?
Selain merupakan prosedur yang harus dilakukan, 'undangan pembahasan' merupakan salah satu bukti bahwa tahapan pembahasan pemeriksaan dengan wp (wajib pajak) telah dilaksanakan walaupun WP sudah datang dan sudah menandatangani Risalah Pembahasan, Ikhtisar, dan Berita Acaranya dengan tanpa diundang karena memberikan hak hadir bagi wajib pajak dalam proses pembahasan mutlak diakukan dan merupakan sarana telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Sesuai pasal 43 PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, disebutkan bhawa : 
  • Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada .
  • Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
  • Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
    • diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau
    • berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
  • Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili. 
Jadi sebenarnya keberadaan undangan itu menjadi bukti bahwa pemeriksa telah memberikan hak hadir kepada wajib pajak sebagaimana diatur di dalam PMK 17/PMK.03/2013 dan juga “menurut penulis” menjadi bukti sah atau tidaknya atau dengan kata lain telah dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau tidak.
Ini diperjelas lagi dengan Pasal 24 ayat (6) PMK-8/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanki Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak yang menyatakan sbb :
“Apabila pada saat Direktur Jenderal Pajak meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi tetapi Wajib Pajak tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dianggap telah dilakukan”.


- portal berita pada portalku.net -




Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection

Training Update Peraturan Perpajakan



Peraturan pajak dibuat oleh Pemerintah semudah mungkin untuk dipahami atas dasar prinsip perpajakan yang adil. Untuk memahami peraturan pajak bukan merupakan hal yang mudah karena untuk mengikuti perkembangan zaman yang dinamis, peraturan yang seringkali berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan situasi.

Dalam beberapa tahun ini terdapat beberapa peraturan baru yang penting karena berdampak secara luas bagi dunia bisnis.

Diantaranya adalah:
• peraturan KUP mengenai kuasa wajib pajak;
• peraturan transfer pricing dan sekilas perpajakan internasional;
• penghitungan PPh atas WP orang pribadi;
• implementasi E Faktur;
• dan Sunset Policy Jilid II; dan
• update peraturan PPN:
• update peraturan atas withholding tax

Peserta diharapkan memahami peraturan peraturan baru sehingga dapat terhindar dari resiko kesalahan yang akan berdampak dikenai sanksi. Memahami update Peraturan Pajak menjadi hal yang wajib untuk menghindari adanya kesalahan yang berisiko pengenaan pajak di kemudian hari dan menghindari kesalahan dan denda yang tidak perlu.

Investasi : Rp 500.000 ,- untuk 1 peserta
Waktu : 23 September 2015, 7 Oktober 2015, 21 Oktober 2015 (09.00 sd 17.00 WIB)
Tempat : Graha Surveyor Building Level 15 unit 1503 Suite 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan, Indonesia.

INSTRUKTUR:

• Wahyudi Siswantoro
• Olina Rizki Arizal
• Tommy Hendharto Oetomo

Praktisi Konsultan pajak dan mantan pegawai pajak lebih dari 18 tahun dengan jabatan terakhir sebagai pemeriksa pajak dan kepala seksi baik di KPP maupun di Kantor Pusat DJP.

Fasilitas :

• Modul dan soft copy materi;
• Certificate
 • Coffee Break

Hubungi contact person kami :

Yudi : 08123 040 452
email : taxbrite@taxbrite.co.id
info   : www.taxbrite.co.id

Jadwal Training Lainnya :


- portal berita pada portalku.net -

Transfer Pricing Audit in Indonesia | Pemeriksaan Transfer Pricing di Indonesia


TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

Transfer Pricing Documentation Databases



TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

Transfer Pricing Documentation



TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

PMK 91 TaxBrite









- portal berita pada portalku.net -

Taxpro | Tax and Business Consultant in Jakarta | Transfer Pricing


TaxBrite | Tax and Business Consultant in Jakarta | Indonesia Transfer Pricing, Konsultan Pajak Terdaftar, Tax Consultant in Jakarta , Tax Consultant in Indonesia, Transfer Pricing Documentation Indonesia Tax Regulation
- portal berita pada portalku.net -

Training E-Faktur



Era faktur pajak kertas akan berakhir. Mulai tanggal 1 Juli 2015 seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah pulau Jawa dan Bali diwajibkan membuat faktur pajak elektronik. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia berlaku diwajibkan tahun depan, mulai tanggal 1 Juli 2016. Ketentuan faktur pajak elektronik (e-FAKTUR) ini sifatnya diwajibkan. Apabila ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menggunakannya, maka faktur pajak yang dikeluarkannya dianggap BUKAN merupakan faktur pajak (tidak sah) dan PKP akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP).

Dalam beberapa bulan terakhir, Dirjen Pajak dengan KPP-KPP sebagai pelaksana teknis gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi faktur pajak elektronik (e-FAKTUR) di seluruh Indonesia dengan mengundang wajib pajak PKP. Namun ternyata banyak para wajib pajak PKP yang masih gamang dengan teknis dan penggunaan sistem aplikasi baru ini.

Waktu sudah semakin dekat. Apakah perusahaan sudah siap dengan perubahan era digital ini ? Apakah perusahaan sudah siap mengimplementasi sistem baru ?

TARGET PESERTA :
Training ini sangat penting diikuti oleh Accounting Manager, Tax Manager, Procurement Manager, Tax Officer, Procurement Officer, Consultant, Dosen, Guru, dan sebagainya. Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kepentingan praktek e-Faktur.

SILABUS TRAINING :
A. Ketentuan dan implementasi e-FAKTUR berdasarkan PER-16/PJ/2014 dan PER-17/PJ/2014
B. Tatacara aktivasi akun PKP dan permintaan sertifikat elektronik
C. Permintaan aplikasi/sistim faktur pajak elektronik (e-FAKTUR)
D. Proses pembuatan faktur pajak elektronik (e-FAKTUR):
1. Apa dan bentuk e-FAKTUR
2. Siapa yang wajib membuat
3. Jenis transaksi yang diwajibkan
4. Jenis transaksi yang dikecualikan
5. Saat pembuatan
6. Keterangan yang wajib ada
7. Persyaratan dan tanda tangan elektronik
8. Pelaporan faktur pajak dengan cara upload ke DJP via online untuk approval
9. Persetujuan DJP sebagai bukti valid faktur pajak
F. Ketentuan faktur pajak pengganti, batal, rusak atau hilang secara elektronik
G. Pelaporan e-SPT Masa PPN dalam aplikasi e-FAKTUR
H. Simulasi penggunaan aplikasi e-FAKTUR versi dummy dengan data contoh
I. Sinkronisasi data faktur pajak dari software Accurate dengan aplikasi e-SPT Masa PPN & e-FAKTUR

Investasi: Rp 1.500.000 ,- untuk 1 peserta
Waktu   : 23 Juni 2015 ( 14.00 sd 17.00 WIB)
Tempat  : Patra Jasa Building 17 th Floor 1702 - 1705 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34​​

INSTRUKTUR: 

  • Wahyudi Siswantoro
  • Olina Rizki Arizal
  • Tommy Hendharto Oetomo

Praktisi Konsultan pajak dan mantan pegawai pajak lebih dari 18 tahun dengan jabatan terakhir sebagai pemeriksa pajak dan kepala seksi baik di KPP maupun di Kantor Pusat DJP.

Fasilitas : 
• Modul dan soft copy materi;
• Certificate 
• Coffee Break (Bagi yang berpuasa akan disediakan untuk berbuka puasa)

Hubungi contact person kami :
Yudi   : 08123040452
email : taxbrite@taxbrite.co.id
info    : www.taxbrite.co.id


- portal berita pada portalku.net -
TaxBrite Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection I Tax Provision

SUNSET POLICY JILID 2 SESUAI PMK -91 TAHUN 2015 BERSERTA TAX PLANNING PPH BADAN DAN ORANG PRIBADI



PORTALKU.NET - Our company provides excellence services in Taxes and Business. Our staff includes professionals in accounting and taxation; a team of instructors that are experts from the Directorate General of Taxes and other professionals as well as lecturers.

Our services include:
1. Tax Administration
2. Business and Management
3. Tax Training Tax Administration

Our professional staff of TaxBrite will help fulfill your tax administration in accordance with the tax provisions, among others, include:

requests of Tax Identification Number (TIN) Central or Branch, Taxable Person Confirmation Letter, change of business address or location or domicile, Tax Exemption Letter, Centralized VAT. Individual & Corporate Income Tax Our company provides an overall tax consulting services for Individual / Corporate for calculating Monthly and Annual Corporate Income Tax, Personal Income Tax, Employee Income Tax, Value Added Tax / Sales Tax on Luxury Goods, and Withholding Tax; and other professional services such as Tax Planning, Taxable Person Confirmation Letter and Tax Audit. Tax Compliance Service Based on practice, many taxpayers bear the burden of high taxes resulting from high impositions of tax payable and severe tax penalties. This generally occurs due to unmanaged and improper tax administration and late in withholding tax, tax payment, tax reporting and financial policies.

Our company's services are ready to assist the fulfillment of tax compliance services in order to be managed properly and on time in accordance with the tax provisions.

Monthly Tax We also provide consulting specific tax issues for monthly reports, including:
• VAT
• Income Tax Art 4 (2)
• Income Tax Art 15
• Income Tax Art 21 & 26
• Income Tax Art 22
• Income Tax Art 23 & 26
• Income Tax Art 25

For these monthly returns, our professional services of TaxBrite will help you prepare tax calculations from the data provided, including filing the monthly reports and their tax payments. 

Annual Tax
• Annual Income Tax Return for Personal Taxpayers (Form 1770)
• Annual Income Tax Return for Personal Taxpayers (Form 1770S)
• Annual Income Tax Return for Personal Taxpayers (Form 1770SS)
• Annual Corporate Income Tax Return (Form 1771 include 1721 A1) In terms of annual tax returns,

TaxBrite will assist you to prepare the tax calculations from the data provided, including reporting annual tax return and their tax payments.

Tax Planning Services As tax consultants, we assist domestic/international tax planning in a legal way according to the current tax provisions/treaty. The goal is to streamline and minimize the tax burden of tax problems that may occur without having to evade and violate the tax laws.

Tax Review Service Our professionals are ready to review the tax compliance in all aspects of the transactions in terms of tax and identify potential tax risks arising from each transaction or business activity as well as calculate the tax payables of the identified results.

Tax Consultation Services We provide guidance to taxpayers faced by clients as well as the procedures of tax obligations in accordance with the government regulation. This can be done by direct meetings, telephone and email.

Tax Refund Service We assist companies in making tax refunds which are taxpayer rights in accordance with the tax laws and regulations that apply to achieve results in the form of Tax Overpayment Decision Letter.

Taxation Training Our program offers educational programs that are integrated and aimed at improving knowledge and skills of taxation for taxpayers, students, employees and the society. Training is given by combining tax theory and practice in the form of in-house training at the company / government and private institutions, as well as open to the public and other community. 

This tax training include: International Tax Transfer Pricing International Tax Planning Income Tax Training Value Added Tax Training General Provisions Taxation, Land and Building Tax and Stamp Duty Provisions and Tax Regulation Tax on Specified Industry Accounting Taxation Land and Building Tax / BPHTB E-SPT Advanced Problems in Taxation Exam Preparation for Tax Consultants.



www.taxbrite.co.id


- portal berita pada portalku.net -

TaxBrite Tax and Business Consulting I Tax and Business Expert I International Tax I Transfer Pricing Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Planning I Tax Training I Tax Consultant I Transfer Pricing Documentation I Tax Consultant in Jakarta Indonesia I Tax Compliance I Tax Dispute I Tax Refund I Tax Consulting I Tax Objection I Tax Provision I Tax Appeal